Ntvnews.id, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan BW, staf anggota DPR RI berinisial AS, terkait penyidikan dugaan korupsi pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019–2022.
Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan penahanan dilakukan setelah BW menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, 16 November 2026.
“Selanjutnya, terhadap BW dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama, yakni terhitung 16 November—5 Desember 2026,” kata Taufik.
BW ditempatkan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Ia merupakan salah satu tersangka dalam perkara tersebut.
Taufik menjelaskan, dugaan korupsi ini bermula ketika AS menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019–2024. Pada periode tersebut, AS diduga memperoleh alokasi dana hibah selama empat tahun berturut-turut.
Rinciannya, AS diduga menerima alokasi sebesar Rp48,9 miliar pada 2019, Rp27,6 miliar pada 2020, Rp121,3 miliar pada 2021, dan Rp83,7 miliar pada 2022. Total dana hibah yang diduga menjadi jatahnya mencapai Rp291,5 miliar.
Dalam perkara ini, AS juga diduga meminta biaya komitmen sebesar 15–20 persen kepada anggota DPRD Jawa Timur yang mengajukan pergeseran alokasi dana hibah antaranggota dewan.
Baca Juga: KPK Panggil Anggota DPR Anwar Sadad Terkait Kasus Suap Dana Hibah Jatim
Selain itu, biaya komitmen sebesar 20–25 persen diduga diminta kepada koordinator lapangan (korlap) yang bertugas membentuk pokmas sekaligus menyusun proposal pengajuan dana hibah.
AS kemudian menugaskan BW untuk mengatur berbagai usulan pekerjaan yang dibiayai dana hibah. BW juga berperan sebagai penghubung dan koordinator para korlap, memeriksa kelengkapan usulan, mengoordinasikan penyerahan biaya komitmen, mengelola uang dari korlap, serta mencatat seluruh pengeluaran anggota dewan tersebut.
“Dari penyerahan permintaan atas commitment fee (biaya komitmen) dalam periode 2019–2022, AS menerima total sejumlah Rp41,7 miliar, yang mana sebesar Rp40,5 miliar untuk AS, sementara BW mendapatkan jatah lebih kurang senilai Rp1,26 miliar,” kata Taufik.
Atas perbuatannya, BW bersama AS diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Sebelumnya, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka dalam pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah Jawa Timur. Perkara tersebut merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan terhadap Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019–2024, Sahat Tua Simanjuntak, pada Desember 2022.
Identitas 21 tersangka diumumkan KPK pada 2 Oktober 2025. Namun, penyidikan terhadap salah satu tersangka, yakni Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019–2024 Kusnadi, dihentikan pada 16 Desember 2025 karena yang bersangkutan meninggal dunia.
Dengan demikian, terdapat 20 tersangka yang tersisa. Mereka terdiri atas tiga orang dalam kelompok penerima suap dan 17 orang yang diduga sebagai pemberi suap.
Baca Juga: KPK Periksa Anak Anggota DPR Anwar Sadad Terkait Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Jatim
Tiga tersangka penerima suap tersebut yakni AS dan AI, yang merupakan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019–2024, serta BW selaku staf AS.
Sementara itu, 17 tersangka yang diduga sebagai pemberi suap terdiri atas anggota DPRD Jawa Timur periode 2019–2024 berinisial M; Wakil Ketua DPRD Sampang periode 2019–2024 FA; Wakil Ketua DPRD Probolinggo periode 2019–2024 JJ; serta sejumlah pihak swasta.
Para tersangka dari kalangan swasta tersebut berasal dari Sampang, yakni AH, AA, dan AM; Probolinggo, yakni Moch. Mahrus yang juga merupakan anggota DPRD Jawa Timur periode 2024–2029; Tulungagung, yakni AR, Wawan Kristiawan, dan mantan kepala desa Sukar; Bangkalan, yakni Ra Wahid Ruslan dan M; Pasuruan, yakni M. Fathullah dan Achmad Yahya; Sumenep, yakni AJ; Gresik, yakni Hasanuddin yang juga anggota DPRD Jawa Timur periode 2024–2029; serta Blitar, yakni Jodi Pradana Putra.
Hingga 28 Juli 2026, KPK telah menahan delapan dari 20 tersangka tersebut. Empat di antaranya, yakni Wawan Kristiawan, Sukar, Hasanuddin, dan Jodi Pradana Putra, merupakan tersangka dalam klaster dugaan suap terhadap Kusnadi.
Ada pun empat tersangka lainnya, yaitu Achmad Yahya, M. Fathullah, Ra Wahid Ruslan, dan Moch. Mahrus, terkait klaster dugaan suap terhadap AS dan BW.
Dari delapan tersangka yang telah ditahan tersebut, empat orang telah dijatuhi vonis bersalah oleh hakim, sedangkan empat lainnya masih menjalani persidangan.
(Sumber: Antara)
Tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Bagus Wahyudiono (tengah) berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (16/11/2026). KPK kembali menahan tersangka baru yakni Bagus Wahyudiono yang merupakan staf tersangka Anwar Sadad selaku anggota DPR RI 2024-2029 dan Wakil Ketua DPRD Jatim 2019-2024 dalam kasus suap dana hibah kelompok masyarakat Provinsi Jawa Timur. (Antara)