Ntvnews.id, Jakarta - Sidang perdana kasus dugaan penipuan dan penggelapan investasi ilegal berkedok ekonomi hijau yang menyeret PT Econext Ventures Indonesia digelar di Pengadilan Negeri (PN) Cibinong, Kabupaten Bogor, Selasa, 10 November 2026. Namun, jalannya persidangan justru menuai kekecewaan dari sejumlah korban.
Kekecewaan itu salah satunya disampaikan saksi korban berinisial AR. Dia menyoroti sejumlah hal dalam persidangan yang beragendakan pembacaan surat dakwaan terhadap tiga terdakwa, yakni Stephanie Christie Budiman, Florencia Vani, dan R. Pandji Wirianto MS.
AR mempertanyakan tidak dicantumkannya ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Selain itu, dia juga menyayangkan adanya permohonan penangguhan penahanan yang diajukan pihak terdakwa.
"Kami sangat mengapresiasi proses keadilan yang terus bergulir. Namun, terdapat perbedaan antara pasal yang dituntutkan dalam persidangan dengan berkas kepolisian yang diserahkan kepada kejaksaan. Pasal yang menyangkut UU P2SK tidak dimasukkan," ungkap AR dalam keterangannya, Selasa, 17 November 2026.
AR bersama keluarganya hadir langsung di ruang sidang untuk mengawal perkara bernomor 673/Pid.B/2026/PN Cbi tersebut. Sejumlah korban lainnya yang datang dari luar kota juga turut mengikuti persidangan karena mengaku mengalami kerugian akibat investasi yang ditawarkan PT Econext Ventures Indonesia.
Menurut AR, perkara ini bukan hanya berkaitan dengan hilangnya dana investasi, tetapi juga berdampak besar terhadap kondisi ekonomi dan kehidupan keluarga para korban.
Adapun total kerugian dari kasus tersebut adalah Rp13 miliar, tepatnya Rp13.107.233.226.
Kata AR, uang yang disetorkan merupakan hasil tabungan serta kerja keras selama bertahun-tahun. Namun, investasi yang semula menjanjikan keuntungan justru berujung pada kegagalan pembayaran, hilangnya akses, hingga tidak kembalinya dana milik investor.
"Perbuatan yang kami alami tidak hanya merampas hak, tabungan, dan hasil kerja keras kami, tetapi juga menghancurkan stabilitas kehidupan ekonomi korban yang tertipu," ujarnya.
AR menjelaskan, PT Econext Ventures Indonesia sebelumnya memperkenalkan diri sebagai perusahaan yang bergerak di bidang investasi produk ekonomi hijau.
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan tersebut disebut menggunakan sejumlah dokumen legalitas. Di antaranya akta pendirian yang disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-0103266.AH.01.01 tertanggal 24 Desember 2024.
Perusahaan itu juga memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) 1001250000338, perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha penyelenggara sistem elektronik dengan nomor 1001250000338000300001, serta sertifikat dari Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia (ALUDI) Nomor 0062/REG/ALUDI/SER.
Berbekal dokumen tersebut, menurut AR, perusahaan menawarkan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam program ekonomi hijau melalui penempatan dana investasi.
Dia menduga ketiga terdakwa mempunyai peran berbeda dalam memasarkan produk investasi, mengelola perusahaan, hingga meyakinkan masyarakat agar bersedia menyetorkan uang dengan iming-iming keuntungan dari proyek yang ditawarkan.
Stephanie Christie Budiman disebut berperan sebagai Marketing, Florencia Vani menjabat Direktur Marketing, sedangkan R. Pandji Wirianto MS merupakan Direktur Utama PT Econext Ventures Indonesia.
Namun, berdasarkan pengalaman AR dan keluarganya, investasi tersebut tidak berjalan sesuai dengan penawaran awal. Para investor mengaku mengalami gagal bayar dan kehilangan akses terhadap dana yang telah mereka setorkan.
Kekecewaan korban kian bertambah karena ketiga terdakwa tidak dihadirkan secara langsung di ruang sidang PN Cibinong. Mereka mengikuti persidangan secara daring dari tempat penahanan masing-masing.
Dalam agenda pembacaan surat dakwaan, JPU mendakwa ketiga terdakwa menggunakan Pasal 492 dan/atau Pasal 486 juncto Pasal 126 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
AR mengapresiasi dimulainya proses hukum terhadap perkara tersebut. Meski demikian, dia menilai tidak dimasukkannya ketentuan UU P2SK dalam dakwaan menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian.
Sebagai korban yang mengaku mengalami kerugian, AR berharap aparat penegak hukum dapat mengusut seluruh aspek hukum yang berkaitan dengan dugaan praktik investasi ilegal tersebut secara menyeluruh.
Kekecewaan lainnya muncul setelah penasihat hukum para terdakwa mengajukan perlawanan atau eksepsi sekaligus permohonan penangguhan penahanan.
AR bersama keluarganya khawatir permohonan tersebut dapat memengaruhi kelancaran proses hukum. Mereka berharap ketiga terdakwa tetap menjalani penahanan selama persidangan berlangsung sesuai ketentuan yang berlaku.
"Kami merasa para terdakwa belum menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan permasalahan ini dengan mengajukan permohonan tersebut. Kami khawatir hal itu berisiko terhadap kelanjutan proses hukum," kata AR.
Di tengah proses hukum yang masih berjalan, AR meminta majelis hakim PN Cibinong mengungkap seluruh fakta persidangan secara menyeluruh, objektif, dan transparan.
Dia juga berharap majelis hakim menolak permohonan penangguhan penahanan para terdakwa. Apabila terbukti bersalah, ketiganya diharapkan mendapatkan hukuman setimpal dengan perbuatannya.
Baca Juga: Sidang Etik Kasus Penyadapan Digelar, Ini Jenjang Karier Irjen Eko Hadi Santoso
Selain penjatuhan hukuman, AR menekankan pentingnya pengembalian dana dan pemulihan hak-hak para korban yang mengalami kerugian akibat investasi tersebut.
Menurutnya, keadilan tidak cukup hanya diwujudkan melalui hukuman terhadap pihak yang terbukti melakukan tindak pidana. Pemulihan kerugian materiil yang dialami para investor juga harus menjadi perhatian dalam penyelesaian perkara.
"Kami memohon agar Majelis Hakim menggali fakta persidangan secara menyeluruh dan objektif, menolak segala bentuk permohonan penangguhan penahanan terhadap para terdakwa, serta menjatuhkan hukuman seberat-beratnya demi memberikan efek jera dan mengupayakan pemulihan serta pengembalian hak-hak kerugian korban seadil-adilnya," tegas AR.
AR berharap proses persidangan kasus dugaan investasi ilegal PT Econext Ventures Indonesia bisa berjalan transparan dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh korban yang merasa dirugikan.
Baginya, persidangan ini jadi kesempatan untuk memperjuangkan kembali hak-hak para investor sekaligus memastikan supaya dugaan praktik investasi bermasalah tak kembali memakan korban.
Korban Kecewa Terdakwa Tak Dihadirkan di Sidang Perdana Kasus Investasi Bodong Berkedok Ekonomi Hijau, Selasa, 17 November 2026. (Ist)