Ntvnews.id, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil jajaran kepala dinas (kadis) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten beserta seorang camat. Pemeriksaan ini dilakukan guna mengusut kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat Bupati Klaten nonaktif, Hamenang Wajar Ismoyo.
"Saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, 17 November 2026.
Baca Juga: KPK Panggil Kepala BPKPAD Klaten Terkait Kasus Bupati Nonaktif
Selain para kepala dinas, Budi menyebutkan penyidik juga memanggil seorang camat untuk dimintai keterangan. Seluruh pemeriksaan saksi tersebut dilangsungkan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surakarta, Jawa Tengah.
"Pemeriksaan dilakukan di Kantor KPPN Surakarta," imbuh Budi.
Berikut adalah daftar lengkap 18 pejabat Pemkab Klaten yang dipanggil oleh penyidik KPK:
1. Suryanto – Kadis LH Pemkab Klaten
2. Muh. Anwar Shodiq – Kadis PUPR Klaten
3. Agus Setyawan Prasetyoko – Kepala Dinas Pendidikan
4. Much. Nasir – Kadis Pertanian Klaten
5. Anggit Budiarto – Kepala Dinas Kesehatan
6. Titin Windiyarsih – Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga dan Pariwisata
7. Supriyono – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8. Puspo Enggar Hastuti – Kepala DISSOSP3APPKB
9. Anang Widjatmoko – Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
10. Luciana Rina Damayanti – Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
11. Pramana Agus Wijanarka – Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
12. Aris Pramana – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
13. Sri Purwanto – Kepala Dinas Perhubungan
14. Iwan Kurniawan – Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
15. Pandu Wirabangsa – Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
16. Srihadi – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
17. Moh Prihadi – Camat Polanharjo
18. Amin Mustofa – Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sebelum pemanggilan massal ini, KPK sempat menyampaikan bahwa penyidik juga tengah mendalami kemungkinan adanya praktik rasuah di Pemkab Klaten yang telah berlangsung sebelum kepemimpinan Hamenang Wajar Ismoyo. Pendalaman tersebut digali saat penyidik memeriksa Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Klaten, Mahanni Yulindha Pratiwi.
"Ini kaitannya dengan dugaan penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh Bupati yang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini," tutur Budi.
Penyidik, lanjut Budi, masih terus menelusuri apakah praktik penerimaan yang diduga dilakukan oleh bupati turut terjadi pada era-era pemerintahan sebelumnya. Seluruh petunjuk tersebut kini masih didalami untuk melihat perkembangan konstruksi perkara secara utuh.
"Semuanya masih akan terus dilakukan penelusuran oleh penyidik, sehingga kita tunggu perkembangan dari penyidikan perkara ini," tambahnya.
Kasus korupsi ini berawal ketika KPK menetapkan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo (HWI) periode 2025–2030 sebagai tersangka kasus suap terkait perubahan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dalam konstruksi perkara, Hamenang diduga meminta pihak BPK untuk menghapus temuan dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang berkaitan dengan kelebihan pembayaran honorarium. Total terdapat tiga orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini, yaitu:
• Hamenang Wajar Ismoyo (HWI) selaku Bupati Klaten periode 2025–2030;
• Ahmad Luthfi H Rahmatullah (ALU) selaku Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah;
• Muhammad Amin Wahyu Utomo (MAW) selaku pihak swasta dari PT Madani Winasis Creative.
Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo (NTVNews)