A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: foreach() argument must be of type array|object, string given

Filename: libraries/General.php

Line Number: 87

Backtrace:

File: /www/ntvweb/application/libraries/General.php
Line: 87
Function: _error_handler

File: /www/ntvweb/application/controllers/Read.php
Line: 64
Function: popular

File: /www/ntvweb/index.php
Line: 326
Function: require_once

DPR Mau RUU Kecerdasan Artifisial Masuk Prolegnas - Ntvnews.id

DPR Mau RUU Kecerdasan Artifisial Masuk Prolegnas

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 17 Nov 2026, 17:20
thumbnail-author
Moh. Rizky
Penulis
thumbnail-author
Beno Junianto
Editor
Bagikan
Dave Laksono. Dave Laksono. (NTVNews.id)

Ntvnews.id, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kecerdasan Artifisial masuk ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2027. RUU tersebut kini tengah disusun oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono, pengaturan soal kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) saat ini menjadi suatu kebutuhan untuk mengikuti perkembangan zaman dan teknologi.

"Sementara kita ini masih belum ada, sehingga kita membutuhkan peraturan tersebut agar bisa dimasukkan kalau tidak di (Prolegnas) jangka pendek, ya jangka menengah," ujar Dave saat rapat bersama Badan Legislasi di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa, 17 November 2026.

Ia menjelaskan, sejumlah negara lain sudah memiliki aturan yang rinci dari pemerintah masing-masing untuk mengatur kecerdasan artifisial, misalnya Malaysia dan Singapura pun sudah memiliki aturan itu.

Baca Juga: Yusril Pastikan Prabowo Belum Serahkan Nama Calon Wakil Presiden ke MPR

"Kalau untuk negara-negara yang jauh seperti Eropa dan Amerika Serikat, itu sudah lebih jauh lebih dalam pengaturannya," tuturnya.

Menurut Dave, Komisi I menyerahkan urgensi pembahasan RUU tersebut ke Badan Legislasi, berhubung masih ada sejumlah RUU yang masih berproses, di antaranya RUU Ketahanan dan Keamanan Siber serta RUU tentang Penyiaran.

Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan memandang, RUU tersebut bisa saja masuk ke Prolegnas jangka pendek, apabila naskah akademiknya (NA) sudah ada.

"Tapi kalau NA-nya belum ada, saya kira jangka menengah itu," tandas Bob Hasan.