Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) tengah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memperoleh anggaran guna mengisi sekitar 10 ribu posisi pendamping desa yang saat ini masih kosong.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan, pengajuan anggaran tersebut dilakukan agar kebutuhan tenaga pendamping di desa dapat segera terpenuhi.
“Tentang pendamping desa, memang lebih kurang ada 10.000 yang kosong. Ini sedang kami lakukan lobi kepada Kemenkeu untuk ada anggarannya supaya diisi, Pak,” kata Yandri dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 17 November 2026.
Ia menjelaskan, proses perekrutan pendamping desa belum dapat dilakukan apabila anggaran yang dibutuhkan belum tersedia. Karena itu, Kemendes masih berupaya mendapatkan alokasi dana agar posisi yang kosong bisa kembali diisi.
“Karena itu yang kalau ada anggarannya bisa kita isi. Tapi kalau enggak ada anggarannya, ya seperti tahun lalu, enggak bisa diisi,” ujarnya.
Baca Juga: Mendes Yandri Tegaskan Kolaborasi Sebagai Wujud Keterbukaan Informasi Kemendes
Selain mengupayakan anggaran, Kemendes juga melakukan evaluasi terhadap kinerja para pendamping desa. Evaluasi tersebut mencakup pendamping yang dinilai tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya.
“Kalau yang betul-betul ndamblek dan tidak kompeten, ya setiap Desember kan kami lakukan evaluasi," kata dia.
Yandri menyebut, evaluasi tersebut turut memengaruhi jumlah posisi pendamping desa yang kini belum terisi.
“Itu bagian dari evaluasi, Pak,” kata dia.
Pernyataan tersebut disampaikan Yandri untuk menanggapi anggota Komisi V DPR RI Yasti Soepredjo Mokoagow yang menyoroti kekosongan sekitar 10 ribu posisi pendamping desa. Yasti mengatakan, hingga Selasa, 17 November 2026, Komisi V DPR RI belum menerima data mengenai jumlah tersebut.
Menurut Yasti, pendamping desa memiliki peran penting dalam membantu masyarakat menjalankan berbagai program prioritas pemerintah di tingkat desa, termasuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
Baca Juga: Kapolri Gandeng Kemendes, Dorong Desa Bersih Narkoba dan Pemberdayaan Masyarakat
"Saya kira perlu pendamping desa yang punya kompetensi baik dan dia memiliki pemahaman terhadap karakter masyarakat yang ada di desa itu," ujar dia.
(Sumber: Antara)
Tangkapan layar Mendes PDT Yandri Susanto menyampaikan paparan dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 17 November 2026 (Antara)