Ntvnews.id, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya tidak dilakukan karena adanya tekanan, meskipun pembahasannya telah berlangsung selama 18 tahun di parlemen.
Pernyataan tersebut disampaikan Puan dalam Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 yang berlangsung di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, 19 November 2026. Ia menjelaskan bahwa pengesahan dilakukan setelah seluruh proses penyusunan RUU diselesaikan secara matang.
"Hari ini kita mengesahkan Undang-Undang ini bukan karena desakan, bukan karena dipaksa, melainkan karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," ucap Puan sebelum mengambil persetujuan.
Baca Juga: 18 Tahun Menanti, Ini Perjalanan RUU Perampasan Aset hingga Masuk Paripurna DPR
Puan menyebut proses penyusunan RUU Perampasan Aset mengutamakan keterlibatan masyarakat secara bermakna. Dalam proses tersebut, DPR telah menggelar sedikitnya 87 rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum.
Selain itu, Komisi III DPR RI juga mengadakan 15 kunjungan kerja ke 15 provinsi dan 46 daerah pemilihan. Kegiatan tersebut bertujuan menghimpun masukan dari berbagai unsur masyarakat hingga tingkat akar rumput.
"Juga sudah dilakukan apa penelitian penelaahan evaluasi supaya tidak tumpang tindih dengan undang-undang yang lain seperti KUHAP dan KUHP," ucap Puan.
Baca Juga: Pagi Ini DPR Sahkan RUU Perampasan Aset jadi UU di Paripurna
Ia berharap keberadaan RUU Perampasan Aset nantinya dapat memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia.
Selanjutnya, Puan meminta pandangan dan persetujuan dari para legislator yang hadir dalam rapat paripurna terkait pengesahan RUU tersebut menjadi undang-undang.
"Kami menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?" kata Puan disusul ketukan palu persetujuan.
(Sumber: Antara)
Ketua DPR Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna Ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, 19 November 2026. (Antara)