Ntvnews.id, Jakarta - Wali Kota Istanbul Ekrem Imamoglu dipastikan menghadapi hambatan untuk maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) Turki 2028. Pengadilan Turki menolak banding terkait keabsahan ijazah akademiknya, yang menjadi salah satu syarat wajib bagi calon presiden di negara tersebut.
Dilansir AFP, Jumat (20/11/2026), keputusan tersebut menjadi pukulan terbaru bagi Imamoglu, yang selama ini dipandang sebagai salah satu pesaing terkuat Presiden Recep Tayyip Erdogan. Penolakan banding oleh Dewan Negara (State Council) membuat persoalan legalitas gelar akademiknya semakin mempersempit peluang untuk mengikuti kontestasi politik mendatang.
Imamoglu merupakan politikus dari Partai Rakyat Republik (CHP) yang telah menjabat sebagai Wali Kota Istanbul sejak 2019. Namanya semakin diperhitungkan setelah berhasil mengalahkan kandidat yang mendapat dukungan Erdogan dalam pemilihan wali kota. Partainya kemudian menunjuk pria berusia 55 tahun itu sebagai calon presiden.
Namun, peluang politik Imamoglu mulai terganggu setelah Universitas Istanbul membatalkan gelar akademiknya pada 18 Maret 2025. Pihak universitas menuding gelar tersebut diperoleh melalui proses yang tidak sesuai ketentuan.
Sehari setelah keputusan pencabutan gelar itu, polisi menggerebek kediaman Imamoglu dan menangkapnya atas sejumlah tuduhan korupsi. Penahanan pada 19 Maret 2025 tersebut berlangsung bertepatan dengan penetapannya sebagai kandidat presiden CHP.
Penangkapan Imamoglu memicu gelombang demonstrasi di berbagai wilayah Turki. Sejumlah pihak menilai proses hukum yang menjeratnya merupakan upaya politik untuk menyingkirkan tokoh oposisi yang berpotensi menjadi penantang serius Erdogan. Partai CHP juga menilai tuduhan korupsi terhadap Imamoglu sarat kepentingan politik.
Baca Juga: Ledakan Gas Runtuhkan Apartemen di Georgia, Enam Tewas
Persoalan ijazah kemudian berlanjut ke meja hijau. Persidangan kasus tersebut dimulai pada September tahun lalu. Di hadapan hakim, Imamoglu menjelaskan bahwa dirinya pernah diterima di sebuah universitas di Republik Turki Siprus Utara (TRNC), wilayah yang hanya diakui oleh Ankara.
Saat berusia 18 tahun, ia memulai pendidikan di universitas tersebut sebelum mengajukan perpindahan ke Universitas Istanbul untuk menyelesaikan studinya sesuai ketentuan Dewan Pendidikan Tinggi (YOK) Turki.
"Saya melihat pengumuman mengenai perpindahan jenjang pendidikan ke Universitas Istanbul, memenuhi persyaratan yang ada, mengajukan permohonan, diterima, menempuh studi, dan akhirnya lulus," ujarnya.
"Apa sebenarnya kejahatan saya di sini? Penipuan apa yang dimaksud?" lanjut dia.
Pihak Imamoglu sebelumnya juga telah merilis salinan ijazah manajemen bisnis yang diterbitkan Universitas Istanbul pada 1995. Meski demikian, dokumen tersebut belum mengubah keputusan terkait status keabsahan gelar akademiknya.
Kasus ijazah bukan satu-satunya persoalan hukum yang dihadapi Imamoglu. Dalam perkara terpisah, jaksa penuntut mengajukan tuntutan hukuman penjara dengan total 2.430 tahun berdasarkan 142 dakwaan yang ditujukan kepadanya.
Imamoglu membantah seluruh tuduhan tersebut. Selama proses persidangan berlangsung, ia bahkan beberapa kali dikeluarkan dari ruang sidang.
Meski berada dalam tahanan dan menghadapi berbagai proses hukum, Imamoglu tetap menyuarakan sikap politiknya melalui pengacara serta para pendukung. Ia terus memberikan dukungan kepada kubu oposisi sekaligus mengkritik kebijakan dan tindakan pemerintah Turki.
Wali Kota Istanbul Ekrem Imamoglu (Britannica)