Ntvnews.id, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi klaim tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Fahd Arafiq, yang menyebut uang sebesar Rp70 miliar mengalir untuk penyelenggaraan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa saat ini tim penyidik masih memprioritaskan pendalaman terhadap substansi utama dari perkara yang sedang ditangani.
"Yang pertama, KPK tentu masih akan fokus terhadap substansi di pokok perkara," ujar Budi dalam keterangan resminya, 20 November 2026.
Baca Juga: KPK Duga Ada Aliran Dana ke BPK RI Terkait Pengondisian Audit Bupati Pemalang
Budi merinci, pokok perkara pertama yang didalami penyidik adalah dugaan suap terkait pengurusan hak guna bangunan (HGB) di Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor. Kedua, penyidik mengusut dugaan penerimaan gratifikasi atau aliran dana lainnya oleh sejumlah oknum di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Dugaan gratifikasi tersebut berawal dari temuan uang tunai dalam nominal besar saat operasi tangkap tangan (OTT) dilakukan. Uang itu disinyalir berasal dari pungutan tidak resmi di luar layanan pertanahan.
"Dari peristiwa tertangkap tangan itu tim menemukan adanya sejumlah uang dalam nominal yang cukup besar yang diduga didapatkan oleh para oknum di Kementerian ATR/BPN, tidak hanya soal layanan pertanahan tapi juga diduga berkaitan dengan setoran-setoran rutin dari para kantah ataupun kanwil," jelas Budi.
Terkait berbagai informasi tambahan yang beredar maupun laporan masyarakat yang masuk setelah perkara ini naik ke tahap penyidikan, KPK menyatakan terbuka dan akan menindaklanjutinya sesuai prosedur hukum.
"Tentu setiap laporan itu akan dipelajari, ditelaah, dan dianalisis dan bisa menjadi pengayaan dalam proses penanganan perkara di KPK," imbuhnya.
Sebelumnya, usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Fahd Arafiq melontarkan pernyataan bahwa lembaga antirasuah keliru menetapkannya sebagai tersangka. Ketua DPP Partai Golkar tersebut mengklaim uang Rp70 miliar yang dipermasalahkan merupakan dana talangan yang diberikan murni untuk kepentingan Muktamar NU.
"KPK salah tangkap. Saya kasih Rp70 miliar murni untuk NU, untuk Nahdlatul Ulama," kata Fahd.
Ia mengaku awalnya sempat dimintai uang sebesar Rp100 miliar oleh mantan Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto yang juga berstatus tersangka dalam kasus ini pada 25 dan 26 Agustus, namun ditolaknya. Fahd baru luluh pada 27 Agustus setelah Arif disebut mencatut nama seorang petinggi.
"Akhirnya, saya meminjamkan uang tersebut. Itu benar-benar meminjamkan dalam arti dana talangan Muktamar NU," klaim Fahd.
Baca Juga: KPK Minta Kemenbud dan KKP Evaluasi Kontrak Influencer
Merespons tudingan tersebut, Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membantah keras klaim Fahd. Ia menilai pernyataan tanpa disertai bukti konkret tersebut merupakan bentuk fitnah yang mencemarkan nama baik organisasi.
"Jika ada pernyataan yang tidak disertai bukti, itu sama dengan fitnah," tegas Gus Ipul.
Gus Ipul mempertanyakan kapasitas dan relevansi Fahd dalam perhelatan Muktamar NU, mengingat yang bersangkutan tidak memiliki keterkaitan struktural maupun kepanitiaan. Ia mendesak Fahd untuk tidak menyebarkan informasi yang tidak berdasar dan menantangnya untuk membuktikan klaim tersebut secara hukum.
"Saudara Fahd Arafiq bukan pengurus NU, bukan panitia, dan juga bukan peserta, tapi mengaku memberi uang puluhan miliar untuk Muktamar NU, apalagi uang hasil korupsi. Saya minta Saudara Fahd jangan membual dan menyebar omong kosong tak bermutu," cetusnya.
"Silakan dibuktikan biar terang benderang, yang salah wajib bertanggung jawab. Pernyataan tanpa bukti bisa membawa akibat hukum dan merusak nama baik NU," pungkas Gus Ipul.
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, 7 Juli 2026. (Antara)