Ntvnews.id, Jakarta - Aktivis '98 sekaligus Ketua Umum Gerak 08, Revitriyoso Husodo, menyampaikan apresiasi kepada pimpinan DPR RI, khususnya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, atas komitmen dan langkah politik dalam mengawal penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset hingga akhirnya disahkan menjadi undang-undang (UU).
Revitriyoso menilai pengesahan regulasi tersebut merupakan momentum penting dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia. Pasalnya, selama kurang lebih 18 tahun, RUU Perampasan Aset terus mengalami penundaan dan belum berhasil dituntaskan oleh pemerintahan sebelumnya.
Menurutnya, penyelesaian RUU tersebut pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi bukti bahwa komitmen politik harus diwujudkan melalui keberanian mengambil keputusan dan kerja nyata.
"Sudah 18 tahun RUU Perampasan Aset ini terkatung-katung tanpa kepastian. Namun, pada era Presiden Prabowo Subianto, akhirnya regulasi penting ini berhasil dirampungkan. Kami memberikan apresiasi kepada pimpinan DPR RI, khususnya Sufmi Dasco Ahmad, yang turut menunjukkan komitmen dalam mengawal penyelesaian undang-undang ini," ujar Revitriyoso, Jumat, 20 November 2026.
Ia menegaskan, pengesahan UU Perampasan Aset merupakan langkah strategis untuk memperkuat pemberantasan korupsi sekaligus memutus mata rantai kejahatan yang selama ini masih memberikan keuntungan besar bagi para pelakunya.
Menurut Revitriyoso, negara tidak boleh hanya menghukum pelaku korupsi melalui pidana penjara, tetapi juga harus memiliki instrumen hukum yang kuat untuk menelusuri, menyita, dan memulihkan aset yang berasal dari tindak pidana sesuai ketentuan hukum.
"Jangan sampai korupsi masih dianggap sebagai kejahatan yang menguntungkan. Pelakunya dipenjara, tetapi hasil kejahatannya masih bisa dinikmati. Negara harus memastikan bahwa kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana dapat dipulihkan untuk kepentingan rakyat," tegasnya.
Ia berharap keberadaan UU Perampasan Aset mampu memberikan efek jera yang lebih kuat. Para calon koruptor harus berpikir berkali-kali sebelum melakukan kejahatan karena aset hasil tindak pidana dapat ditelusuri dan dirampas melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Revitriyoso juga menegaskan bahwa Gerak 08 sejak awal konsisten mendukung agenda pemberantasan korupsi serta langkah Presiden Prabowo Subianto dalam membangun pemerintahan yang bersih, tegas, dan berani melawan praktik korupsi tanpa pandang bulu.
Menurutnya, pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada slogan, retorika, maupun janji politik. Dibutuhkan keberanian, konsistensi, dan sinergi seluruh lembaga negara agar agenda pemberantasan korupsi benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
"Kami berharap pengesahan UU Perampasan Aset menjadi momentum perubahan besar bagi bangsa ini. Jangan hanya bangga karena undang-undangnya sudah disahkan. Tantangan sesungguhnya adalah pelaksanaannya. Harus transparan, tegas, dan tidak tebang pilih. Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas," katanya.
Ia menambahkan, keberhasilan pemberantasan korupsi harus diukur dari seberapa besar uang negara yang berhasil diselamatkan dan dikembalikan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar banyaknya pernyataan atau penindakan yang dipublikasikan.
Aktivis '98 sekaligus Ketua Umum Gerak 08, Revitriyoso Husodo.
Sebagai informasi, DPR RI mengesahkan RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 November 2026.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani dan dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, serta Sari Yuliati.
Sebelum pengesahan, Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan laporan mengenai proses dan perjalanan pembahasan regulasi tersebut.
Setelah laporan disampaikan, Puan Maharani meminta persetujuan seluruh anggota Dewan. Forum rapat paripurna kemudian menyatakan persetujuan terhadap pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang.
Arsip - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membacakan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 Hijriah/2027 Masehi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 7 Oktober 2026. Pemerintah bersama Komisi VIII DPR RI resmi menetapkan Biaya Penyelen (Antara)