Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan tidak akan menerbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk segala bentuk kegiatan pertambangan di dalam kawasan Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Komitmen ini diambil guna melindungi ruang konservasi yang menjadi satu-satunya habitat alami badak jawa (Rhinoceros sondaicus).
Penegasan tersebut disampaikan Raja Juli Antoni dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 20 November 2026. Ia menjamin kewenangannya sebagai menteri tidak akan digunakan untuk memberikan izin eksploitasi tambang di kawasan lindung tersebut.
"Kalau toh tetap ada (tambang), nanti izin PPKH-nya tetap di saya, dan saya berjanji tidak akan pernah menerbitkan PPKH tambang di Taman Nasional Ujung Kulon," ujar Raja Antoni, dikutip 20 November 2026.
Menurutnya, perlindungan kawasan taman nasional mutlak dipertahankan sebagai ruang konservasi. Perlindungan habitat merupakan kunci utama dalam menjaga keberlangsungan hidup satwa ikonik yang populasinya kini hanya tersisa di Ujung Kulon.
Oleh karena itu, ia memastikan Kementerian Kehutanan hanya akan mengeluarkan perizinan yang berkaitan dengan upaya pelestarian alam di wilayah tersebut.
"Taman nasional kita tidak akan pernah ada tambang dan saya yang akan insyaallah berjanji. Itu tidak akan menerbitkan izin apa pun selain izin konservasi di Taman Nasional Ujung Kulon," katanya menegaskan.
Baca Juga: Menhut: Wacana Translokasi Badak Jawa Sudah Dikaji Sejak 1980-an
Seekor anak badak jawa bersama induknya terekam kamera jebakan sedang berkubang di Taman Nasional Ujung Kulon (Antara)
Selain menutup pintu bagi aktivitas tambang di dalam kawasan taman nasional, Raja Antoni juga menyoroti potensi aktivitas pertambangan di wilayah penyangga atau sekitar Taman Nasional Ujung Kulon. Ia menyarankan agar kawasan di sekitar taman nasional turut dibebaskan dari kegiatan ekstraktif demi meminimalisasi dampak ekologis.
Menanggapi informasi mengenai adanya Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WUP) di sekitar kawasan tersebut, ia menyebutkan bahwa kepastian statusnya berada di ranah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
"Saran saya, lebih baik tidak ada tambang sama sekali di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon. Idealnya lagi memang tidak ada sama sekali itu WUP," tutur Raja Antoni.
Di samping ketegasan regulasi, pemerintah terus memfokuskan upaya pada penguatan kondisi ekologis dan pengamanan di Taman Nasional Ujung Kulon sebagai rumah utama badak jawa. Langkah konkret yang ditempuh meliputi perbaikan kualitas hutan melalui rehabilitasi ekosistem serta peningkatan sistem pengawasan.
Badak jawa (Rhinoceros sondaicus) di TN Ujung Kulon, Banten (Antara)
"Ide utamanya justru adalah tetap menjadikan Ujung Kulon sebagai rumah utama. Jadi harus diperbaiki hutannya, rehabilitasi, ekosistem diperbaiki, pengamanannya diperketat menggunakan kamera trap (camera trap) yang lebih banyak, polisi hutan yang lebih banyak, agar sekali lagi, rumah utama Javan rhino ini terjaga dengan baik," jelasnya.
Lebih lanjut, Raja Antoni mengungkapkan bahwa pemerintah juga tengah menindaklanjuti rekomendasi para ilmuwan terkait perlunya mencari habitat kedua (second habitat) atau populasi liar kedua (second wild population) bagi badak jawa untuk memitigasi risiko kepunahan.
Meski demikian, ia memastikan bahwa rencana penentuan lokasi habitat kedua tersebut masih berada dalam tahap kajian mendalam. Beberapa kawasan konservasi lain, seperti Taman Nasional Baluran, Taman Nasional Alas Purwo, maupun taman nasional lainnya masuk dalam opsi studi yang tengah dipertimbangkan.
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dalam rapat bersama jajaran Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Selasa, 21 Juli 2026. (Antara)