Ntvnews.id, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR Habiburokahman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Ini gara-gara proses formil pembahasan RUU Perampasan Aset.
Aduan dilayangkan atas dugaan pelanggaran etik, lantaran tak menyebarkan naskah RUU Perampasan Aset selama proses pembahasan. RUU Perampasan Aset disahkan jadi undang-undang dalam rapat paripurna pada Kamis, 19 November 2026.
"Jadi hari ini kami sebagaimana perwakilan daripada koalisi menyampaikan pengaduan kepada MKD atas dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua DPR dan Ketua Komisi Ill terkait dengan rancangan tidak disebarluaskannya RUU Perampasan Aset," ujar Kepala Divisi (Program Manager) Hukum dan Investigasi ICW, Ibrahim, Kamis, 19 November 2026.
Aduan dibuat bersamaan dengan pengesahan RUU tersebut di paripurna. Menurut Ibrahim, sampai disahkan, publik termasuk pihaknya, tak mendapat akses draf naskah RUU Perampasan Aset. Padahal, penyebarluasan naskah RUU dalam proses pembahasan undang-undang telah diatur.
"Laporan kami kepada MKD sudah diterima tadi dan kami menindaklanjuti juga terkait dengan somasi yang kemarin sudah dilayangkan dan kebetulan somasi tersebut jatuh pada tanggal 16 November," tuturnya.
Ia juga mempertanyakan somasi yang dilayangkan ICW yang hingga kini tak mendapat respons dari DPR. Apalagi, ICW mengaku juga tak pernah dilibatkan dalam pembahasan undang-undang.
"Sampai detik ini pengaduan dilayangkan kepada MKD, ICW belum pernah diundang atas rumusan undang-undang ini," tandasnya.
Pengesahan UU Perampasan Aset.