Ntvnews.id, Jakarta - Sejumlah provinsi mulai mengumumkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027. Hingga Jumat (20/11/2026), sedikitnya enam provinsi telah menetapkan upah minimum untuk tahun depan, dengan besaran kenaikan yang berbeda-beda.
DKI Jakarta menjadi salah satu provinsi yang telah mengumumkan UMP 2027. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan upah minimum sebesar Rp6.136.941 atau meningkat 7,1 persen dibandingkan UMP 2026 yang tercatat Rp5.729.876.
Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Jumat (20/11). Ketetapan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026.
Selain DKI Jakarta, lima provinsi lainnya yang telah menetapkan UMP 2027 yakni Sulawesi Barat, Riau, Kalimantan Utara, Aceh, dan Jawa Barat. Berikut rincian besaran UMP di enam provinsi tersebut:
- DKI Jakarta: Rp6.136.941, naik dari Rp5.729.876 pada 2026.
- Aceh: Rp4.197.000, naik dari Rp3.932.552 pada 2026.
- Riau: Rp4.031.000, naik dari Rp3.708.495 pada 2026.
- Kalimantan Utara: Rp4.027.000, naik dari Rp3.775.243 pada 2026.
- Sulawesi Barat: Rp3.502.000, naik dari Rp3.315.934 pada 2026.
- Jawa Barat: sekitar Rp3.000.000, naik dari Rp2.317.501 pada 2026.
Baca Juga: Prabowo Tegaskan Nilai Adat Indonesia dalam Menjaga Kepercayaan Investor China
Sementara itu, provinsi lainnya masih memiliki waktu untuk merampungkan pembahasan dan menetapkan besaran upah minimum. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli sebelumnya menetapkan batas akhir pengumuman UMP 2027 pada 21 November 2026.
Adapun penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dijadwalkan paling lambat 26 November 2026. Untuk tingkat kabupaten/kota, pengumuman Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) memiliki tenggat hingga 25 November 2026, sedangkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) paling lambat ditetapkan pada 30 November 2026.
Dalam menentukan upah minimum 2027, pemerintah mempertimbangkan tiga aspek utama, yakni Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, serta ketenagakerjaan. Perhitungannya menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu dengan rentang nilai 0,5 hingga 1,0.
"Kolaborasi kerja bersama tentu sangat penting agar penetapan upah minimum setiap tahun ini dapat berjalan dengan baik dan adil bagi semua pihak," ujar Yassierli dalam rapat koordinasi secara hibrida dari kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (16/11).
Ilustrasi Gajian (Pixabay)