Ntvnews.id, Jambi - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengungkapkan bahwa pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui transformasi MBG 2.0 telah menghasilkan pengembalian anggaran sekitar Rp44 triliun ke kas negara. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara dalam pelaksanaan program.
Hal tersebut disampaikan Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pematang Sulur 1, Kota Jambi, Jumat, 20 November 2026.
Menurutnya, pengembalian anggaran tersebut berasal dari sejumlah langkah pembenahan, mulai dari evaluasi kebutuhan anggaran, penyesuaian skema insentif SPPG, hingga penarikan dana yang sebelumnya tersimpan pada rekening dapur yang belum beroperasi.
"Sejauh ini dengan memberlakukan MBG 2.0 itu kita telah bisa mengembalikan anggaran, pagu anggaran MBG itu totalnya sekitar Rp44 triliun kita kembalikan ke kas negara," ujar Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar.
Ia menjelaskan, salah satu langkah efisiensi dilakukan melalui penyesuaian skema insentif bagi mitra pengelola SPPG. Insentif yang sebelumnya diberikan sebesar Rp6 juta per hari, tanpa memperhitungkan jumlah ompreng yang disalurkan, diubah menjadi Rp2.000 per ompreng. Sementara itu, komponen insentif lainnya yang sebelumnya mencapai Rp3.000 lebih kini dibatasi maksimal Rp3.000.
Sudaryono Tegaskan MBG 2.0 Perkuat Efisiensi dan Akuntabilitas Anggaran Negara
Baca Juga: Belanja Bahan Baku MBG Rp145 Triliun, BGN Ingin Petani dan Pedagang Lokal Diuntungkan
Menurutnya, penyesuaian tersebut memberikan kontribusi terhadap penghematan anggaran sekitar Rp5,5 triliun hingga akhir masa sekolah pada Desember 2026.
Selain itu, BGN juga menarik kembali dana sekitar Rp480 miliar yang masih tersimpan pada rekening sejumlah dapur yang belum beroperasi. Dana tersebut kemudian dikembalikan ke kas negara.
Sudaryono menegaskan, pembenahan tersebut bukan dimaksudkan untuk menghilangkan kepastian usaha bagi mitra SPPG. Pemerintah tetap memberikan jaminan agar mitra tidak mengalami kerugian, tetapi tidak berarti memberikan ruang bagi keuntungan yang berlebihan.
"Negara menjamin tidak rugi, tapi tidak menjamin dia untung besar-besaran. Ini adalah kegiatan usaha atau investasi yang melaksanakan program pemerintah. Jadi kalau mau untung gede-gedean, ya harus bisnis swasta, tetapi risikonya juga besar," jelasnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa penguatan akuntabilitas juga dilakukan melalui kewajiban setiap dapur untuk menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDH). Laporan tersebut memuat rincian penggunaan uang, jenis belanja, lokasi pembelian, hingga besaran pengeluaran.
Melalui mekanisme tersebut, BGN dapat melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran dan mengidentifikasi apabila terdapat ketidakwajaran dalam pengeluaran dapur.
Sudaryono mencontohkan, apabila anggaran yang seharusnya mencukupi kebutuhan selama sepuluh hari justru habis dalam tujuh hari, BGN akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui penyebabnya.
Baca Juga: Sudaryono: Prioritas MBG ke Daerah Terpencil dan Stunting Tinggi
Ia menambahkan, berbagai kebijakan pembenahan tata kelola MBG juga memperhatikan masukan dari lembaga auditor dan aparat penegak hukum, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian.
"Segala sesuatu itu adalah bagian dari masukan beberapa pihak, termasuk masukan dari KPK, Kejaksaan, Kepolisian, BPKP maupun BPK. Kita mengarah ke arah perbaikan, walaupun belum sepenuhnya tertib semua, tetapi ini mengarah ke sana," pungkasnya.
Sudaryono Tegaskan MBG 2.0 Perkuat Efisiensi dan Akuntabilitas Anggaran Negara