Selain itu, ia menyebut bahwa beberapa jabatan yang dapat diisi TNI sebenarnya telah diatur dalam undang-undang lain tetapi belum dicantumkan dalam UU TNI. Misalnya, di lembaga seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Kejaksaan Agung.

Baca Juga: Panglima TNI Soroti Potensi Kebocoran Negara Rp 981 T Gegara Judol

"Di Kejagung sekarang ada Jaksa Agung Muda Pidana Militer, Jampidmil, itu belum ada di Pasal 47," kata dia.

Oleh karena itu, ia memastikan bahwa aspirasi masyarakat sipil akan turut dijaring terkait RUU TNI ini jika disetujui oleh DPR RI untuk dibahas. Namun, ia belum mengetahui kapan RUU tersebut akan mulai diproses di DPR RI periode ini.

"Ya begitu, ya kita harus mendengarkan rakyat kemudian menyampaikannya di forum seperti itu," katanya.