Ntvnews.id, Jakarta - Komisi III DPR RI memulai uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) untuk calon pimpinan (capim) KPK hari ini. Salah satu kandidat, Poengky Indarti, memberikan perhatian khusus pada hasil survei yang menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap KPK yang rendah.

"Kalau persiapan khusus belajar ya. Kami belajar. Terus kemudian juga diskusi dengan teman-teman masyarakat sipil. Terus dapat bahan-bahan juga dari kawan-kawan ada yang langsung, ada yang online, buku-buku seperti itu. Terus kemudian membaca terkait dengan pandangan-pandangan dari pakar termasuk juga para pimpinan KPK pada masanya," ujar Poengky di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 18 Novemer 2024.

Poengky, yang mendapat nomor urut dua dalam uji kelayakan ini, menyebutkan bahwa ia mendapatkan topik makalah tentang pengawasan dan monitoring. Dalam pandangannya, pengawasan di KPK perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan pemberantasan korupsi.

Baca Juga: DPR Targetkan Penetapan Calon Pimpinan dan Dewas KPK Kamis Malam

"Nah saya senang dapat itu karena sebetulnya kami pengin memilih untuk pencegahan itu dengan cara tadi, pengawasan terus kemudian juga kalau kita lihat dari angka ini ya, apa namanya, mulai 2004 sampai 2024 ternyata ada 167 kepala daerah yang jadi tersangka kasus korupsi. Nah ini kan shocking banget," ungkapnya.

"Jadi kita melihat pengawasan internal perlu ditingkatkan dan KPK juga mesti harus fokus terkait dengan hal itu. Melakukan monitoring dan menjaga agar jangan sampai terjadi kasus-kasus korupsi," tambahnya.

Poengky juga menyoroti pentingnya KPK untuk memulihkan kepercayaan masyarakat. Ia menegaskan bahwa peningkatan integritas pegawai di lembaga ini adalah salah satu prioritas utama.

"Harus mendapatkan kepercayaan masyarakat kembali, kalau kita melihat dari survei-survei yang ada, ini termasuk yang paling rendah ya sampai 56 persen gitu ya ke delapan dari delapan institusi kan itu sangat memprihatinkan," tuturnya.