Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menekankan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan Pilkada 2024. ASN sebagai pelayan publik harus memprioritaskan kepentingan masyarakat tanpa memihak pada orientasi politik tertentu.

“Pengelolaan kebijakan dan manajemen ASN harus berlandaskan asas netralitas, yang berarti ASN tidak boleh terpengaruh atau berpihak pada pihak mana pun,” ujar Rini, dikutip dari Antara, Jakarta, Selasa, 19 November 2024.

Baca juga: Mahasiswa ITB Jatinangor Diduga Bunuh Diri dengan Lompat dari Lantai 27 Apartemen

Rini mengidentifikasi empat area pelanggaran yang sering terjadi. Pertama, dukungan dana untuk alat peraga kampanye atau kegiatan seperti serangan fajar. Kedua, adanya proyek "titipan" dalam APBD yang digunakan untuk kepentingan politik. Ketiga, permintaan pengerahan massa untuk kampanye. Keempat, mobilisasi suara melalui ASN dan aparat tingkat RT, RW, hingga kecamatan.

Selain itu, Rini menyebut intimidasi dan bujukan terhadap ASN, terutama oleh kepala daerah yang terlibat politik, sebagai bentuk pelanggaran serius.

Netralitas ASN sejalan dengan nilai loyalitas dalam core values ASN BerAKHLAK, yang menekankan dedikasi ASN terhadap kepentingan bangsa. Meski ASN tidak boleh terlibat dalam politik praktis, mereka tetap memiliki hak memilih di bilik suara.

“ASN wajib menjaga pelayanan publik agar bebas dari pengaruh politik, memastikan kebijakan pemerintah berfokus pada kepentingan masyarakat,” kata Rini.