Di samping itu, selama tahun 2024, kementerian juga mengadakan program pelatihan literasi digital di 27 provinsi yang diikuti oleh sekitar 165 ribu peserta.

Meutya mengakui bahwa upaya pemblokiran situs judi online dapat memicu tantangan hukum, tetapi ia menegaskan bahwa hal ini tidak akan menghalangi langkah pemberantasan perjudian daring.

Ia juga menyoroti pentingnya peran masyarakat dalam memerangi perjudian online.

Pemerintah telah mengambil berbagai tindakan, seperti memblokir situs, menutup rekening terkait, dan menegakkan hukum dengan tegas. Namun, keberhasilan upaya ini sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dalam mengurangi permintaan terhadap aktivitas ilegal tersebut.

"Mari kita mengajak keluarga dan tetangga untuk bersama-sama melawan praktik ini. Tantangan terbesar adalah menghilangkan permintaannya. Oleh karena itu, kami mengajak semua pihak untuk saling mengingatkan," ujar Meutya.

(Sumber: Antara)