Pengumuman darurat militer ini terjadi di tengah ketegangan politik antara Partai Kekuatan Rakyat yang dipimpin Yoon dan oposisi utama, Partai Demokrat, terkait pembahasan RUU anggaran tahun depan.

Pekan sebelumnya, oposisi menyetujui pemangkasan anggaran sebesar 4,1 triliun won dari total usulan anggaran 677 triliun won untuk tahun depan. Pemotongan tersebut menuai keluhan Yoon, yang menyebut anggaran penting untuk fungsi inti negara—seperti keamanan publik dan penanganan kejahatan narkoba—telah dipangkas.

Baca Juga: Geger! Pesawat Militer China dan Rusia Masuki Zona Pertahanan Korea Selatan

"Majelis Nasional kita telah menjadi surga bagi para penjahat, sarang kediktatoran legislatif yang berusaha melumpuhkan sistem peradilan dan administratif, serta menghancurkan tatanan demokrasi liberal kita," kritiknya.

Ia menuduh oposisi berupaya menjadikan negara sebagai "surga narkoba dan tempat dengan keamanan publik yang kacau."

Lebih lanjut, Yoon menuduh oposisi—yang menguasai mayoritas di parlemen dengan 300 anggota—sebagai kekuatan anti-negara yang ingin menggulingkan pemerintahannya.

"Saya akan mengembalikan negara ke keadaan normal dengan menyingkirkan kekuatan anti-negara sesegera mungkin," ujarnya.