Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyatakan bahwa perjanjian pemisahan dengan Suriah di Dataran Tinggi Golan, yang disepakati setelah Perang Yom Kippur 1973, kini dianggap tidak berlaku. Hal ini terjadi karena tentara Suriah telah meninggalkan posisinya di wilayah tersebut.

Netanyahu menegaskan bahwa ia, bersama dengan kepala pertahanan dan dukungan penuh dari kabinet, telah memerintahkan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) untuk menduduki zona demarkasi dan pos-pos strategis di Dataran Tinggi Golan.

Langkah ini diambil Israel untuk memperkuat pertahanannya di Golan, menyusul jatuhnya Presiden Bashar al-Assad di Suriah dan penguasaan sebagian besar negara itu oleh pasukan oposisi bersenjata.

Pada Minggu 8 Desember, kelompok bersenjata Suriah berhasil merebut ibu kota Damaskus. Namun, Perdana Menteri Suriah, Mohammad Ghazi al-Jalali, bersama 18 menteri lainnya memutuskan untuk tetap berada di kota tersebut. Al-Jalali juga mengungkapkan bahwa ia telah menjalin komunikasi dengan pemimpin kelompok militan yang memasuki Damaskus.

Baca Juga : Kabur ke Moskow, Assad Dapat Perlindungan Suaka dari Putin

Kementerian Luar Negeri Rusia mengonfirmasi bahwa Presiden Suriah Bashar al-Assad telah mengundurkan diri dan meninggalkan Suriah setelah melakukan negosiasi dengan berbagai pihak terkait konflik. Assad, bersama keluarganya, tiba di Moskow pada Minggu dan diberikan suaka atas dasar kemanusiaan oleh Rusia.

Pejabat Rusia juga tengah berkoordinasi dengan perwakilan oposisi bersenjata Suriah, yang telah memberikan jaminan keamanan bagi pangkalan militer dan fasilitas diplomatik Rusia di Suriah.