Kerugian keuangan negara dalam kasus itu sendiri terbesar berasal dari kerusakan lingkungan, yakni Rp271,07 triliun.

Sisanya yakni sebanyak Rp2,28 triliun, berupa kerugian negara atas kerja sama penyewaan alat processing (pengolahan) penglogaman timah yang tidak sesuai ketentuan. Lalu, sebanyak Rp26,65 triliun akibat pembayaran bijih timah dari tambang timah ilegal.

Dalam dakwaan jaksa penuntut umum, Harvey disebut menikmati uang hasil korupsi Rp 210 miliar, dan itu telah berhasil dibuktikan dilihat dari putusan hakim.