Ntvnews.id, Jakarta - Presiden Prabowo tengah memprioritaskan penghapusan utang nelayan, petani, dan UMKM sebagai bagian dari agenda pemerintahannya. Sebanyak 67.000 UMKM akan menjadi penerima manfaat dari kebijakan ini.

"Ini adalah beban besar, baik bagi debitur maupun perbankan. Presiden ingin menyelesaikan ini dengan mengeluarkan peraturan presiden (perpres)," ungkap Ahmad Muzani, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 6 Januari 2025.

Lebih lanjut, Ia menerankan ada plus minusnya, missal dari beban Bank yang tidak bisa dibayar dan menjadi beban NPL Bank. Dan dari segi petani hingga UMKM tidak dapat berurusan dengan Bank.

Baca Juga: Ahmad Muzani Beberkan Asal-usul Kenaikan PPN 12%

“Di satu sisi itu menjadi beban bank, karena pihutang itu tidak bisa terbayar, karena mereka tidak mungkin bisa membayar lagi, sehingga menjadi beban bagi NPL Bank. Tapi di sisi lain juga menjadi masalah bagi para petani, para nelayan, dan para UMKM, karena mereka tidak bisa berurusan dengan perbankan, karena menjadi blacklist di BI, karena mereka pernah berhutang dan tidak mampu membayar lagi. Tapi juga mereka tidak bisa berurusan lagi secara perbankan,” jelasnya.

Detail teknis dan kriteria penerima manfaat tengah disusun agar kebijakan ini tepat sasaran. Muzani menambahkan, langkah ini merupakan wujud kepedulian pemerintah terhadap rakyat kecil dan upaya menurunkan angka kemiskinan.