Ia juga mengakui bahwa pelaksanaan program ini masih membutuhkan berbagai penyempurnaan.

"Kalau kemudian masalah distribusi dan lain-lain, memang perlu disempurnakan," ucapnya.

Dasco menambahkan bahwa DPR RI akan segera menggelar rapat dengan pemerintah untuk mengevaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis ini.

Baca Juga: Kemenko PMK Optimis MBG Bisa Jadi Solusi Penurunan Stunting di Indonesia

"Mengenai hal-hal lain yang masih belum pas itu tentunya komisi teknis yang bersangkutan di DPR akan melakukan rapat dengar pendapat dengan Pemerintah dalam hal penyelenggaraan makanan bergizi ini untuk memberikan masukan-masukan supaya ke depannya lebih bagus," katanya.

Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini resmi diterapkan di sekolah-sekolah dan posyandu di 26 provinsi Indonesia mulai Senin, 6 Januari 2025.

Sebanyak 190 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur MBG beroperasi untuk menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah dan ibu hamil pada hari pertama pelaksanaan. Jumlah dapur ini akan bertambah secara bertahap hingga mencapai 937 titik pada akhir Januari 2025, yang diproyeksikan menjangkau 3 juta penerima manfaat.