1. Aceh
2. Sumatera Barat
3. Riau
4. Jambi
5. Sumatera Selatan
6. Bengkulu
7. Lampung
8. Kepulauan Riau
9. Daerah Khusus Ibukota Jakarta
10. Jawa Barat
11. Banten
12. Bali
13. Nusa Tenggara Barat
14. Nusa Tenggara Timur
15. Kalimantan Barat
16. Kalimantan Selatan
17. Kalimantan Utara
18. Gorontalo
19. Sulawesi Barat
20. Maluku
21. Papua Barat

Meski sebagian besar wilayah telah menetapkan kepala daerah, masih terdapat sejumlah daerah yang harus menghadapi proses persidangan di MK.

Berdasarkan data BRPK, tercatat 23 perkara PHPKADA untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur di 16 provinsi.

Selain itu, terdapat 238 perkara PHPKADA bupati dan wakil bupati, serta 49 perkara PHPKADA wali kota dan wakil wali kota yang tersebar di 233 kabupaten/kota.

Afifuddin menjelaskan bahwa KPU sebagai pihak termohon dalam perkara tersebut dijadwalkan memberikan keterangan dalam persidangan di MK yang akan berlangsung dari 17 Januari hingga 4 Februari 2025.