Aria menyatakan bahwa Komisi II DPR akan segera mengadakan rapat kerja dengan Kementerian Dalam Negeri untuk membahas rencana pelantikan kepala daerah secara serempak, sambil menunggu penyelesaian sengketa pilkada.

Baca Juga: Hasto Beri Sinyal Megawati Jadi Ketum Lagi Dalam Kongres PDIP Mendatang

"Saya dengar Pak Wamendagri, Bima Arya juga sudah melihat efektivitas kesertakan atau kebersamaan pelantikan ini harus dilihat dari kemanfaatan masyarakat, akan lebih mendapatkan kemanfaatan keserentakan keseluruhan dari 508 kota/kabupaten dan 30 provinsi, atau keserentakan ini dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan tahapan-tahapan pemilu yang sudah bisa selesai lebih dulu," pungkasnya.

Pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 direncanakan akan diundur menjadi Maret 2025, dari yang awalnya dijadwalkan pada Februari 2025, karena MK masih menyelesaikan sengketa Pilkada 2024.