"Markas Besar Investigasi Gabungan melaksanakan surat perintah penangkapan untuk Presiden Yoon Suk Yeol hari ini (15 Januari) pukul 10:33 pagi," kata mereka dalam sebuah pernyataan resmi.

Yoon Suk Yeol, presiden Korea Selatan yang jabatannya sedang ditangguhkan akibat menyatakan darurat militer di negara itu pada 3 Desember 2024. (ANTARA/Anadolu)

Sebelumnya, penjaga di kediaman Yoon memasang kawat berduri dan barikade di sekitar rumahnya, yang menurut pihak oposisi telah mengubah tempat tersebut menjadi sebuah "benteng". Selain itu, para pendukung Yoon dilaporkan turut berkumpul di lokasi dan meneriakkan "surat perintah ilegal!".

Sekitar 30 anggota parlemen dari partai yang mendukung Yoon, Partai Kekuatan Rakyat, juga mencoba menghalangi upaya penyelidikan. Namun, pihak CIO dan kepolisian menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum dan penyalahgunaan kekuasaan.

Setelah penangkapannya, Yoon dapat ditahan selama 48 jam berdasarkan surat perintah yang ada. Penyidik perlu mengajukan surat perintah penangkapan tambahan jika ingin menahan Yoon lebih lama.

Tim hukum Yoon telah berkali-kali menyatakan bahwa surat perintah penangkapan tersebut tidak sah. Dalam perkembangan terkait, sidang pemakzulan terhadap Yoon dimulai pada hari Selasa dengan sidang yang relatif singkat setelah Yoon menolak hadir.