Ke depan, PSDKP KKP akan mengadakan rapat koordinasi dengan pemerintah daerah, perusahaan yang terlibat, dan instansi lain yang mengeluarkan dokumen terkait penggunaan lahan di wilayah tersebut.

"Terkait dengan dokumen lain yang ada di mereka nanti selanjutnya akan kami rapatkan bersama, antara Pemda, kemudian mungkin dari perusahaannya. Di sini mungkin ada teman-teman instansi lain yang menerbitkan dokumen darat," jelasnya.