Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa ada kemungkinan penyesuaian tarif iuran kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pada tahun 2026.

Penyesuaian ini tidak akan berpengaruh terhadap iuran BPJS pada tahun 2025, dan rencana perubahan tarif untuk 2026 akan dibahas lebih lanjut dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Pada 2026 kemungkinan mesti ada adjusment di tarifnya. Saya minta waktu beliau nanti kalau hitung-hitungannya sudah pas mau menghadap ke Bu Menkeu untuk menjelaskan," ujar Budi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 5 Februari 2025.

Baca Juga: Menkes Budi Bahas Program Cek Kesehatan Gratis dengan Prabowo, Mulai Berjalan 10 Februari

Saat ditanya mengenai besaran kenaikan iuran BPJS, Menkes Budi belum bisa memberikan kepastian karena masih menunggu pembahasan dengan Kementerian Keuangan.

"Belum, belum ada angkanya. Makanya mesti hadap beliau (Menkeu)," katanya.

Budi juga menegaskan bahwa penyesuaian tarif JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan tidak berkaitan dengan implementasi kelas rawat inap standar (KRIS).