Selain itu, ia berpendapat bahwa pembatasan ekonomi terhadap Suriah tidak memiliki dasar hukum internasional dan tidak disetujui oleh Dewan Keamanan PBB, sehingga bertentangan dengan Piagam PBB.

Bogdanov menegaskan bahwa Rusia telah menentang sanksi terhadap Suriah selama bertahun-tahun.

"Sayangnya, karena ambisi geopolitik mereka, pemerintah Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris, dan sejumlah sekutu mereka telah menerapkan banyak sanksi yang ‘mencekik’ terhadap Suriah, yang sebagian besar telah memicu krisis sosial dan ekonomi yang menghancurkan negara ini dan sekarang sangat menghambat pemulihan penuh negara tersebut," papar Bogdanov.

Sebelumnya, oposisi bersenjata Suriah merebut Damaskus pada 8 Desember 2024. Presiden Bashar Assad mengundurkan diri dan melarikan diri ke Rusia, yang kemudian memberinya suaka.

Mohammed al-Bashir, pemimpin pemerintahan yang berbasis di Idlib yang dibentuk oleh Hayat Tahrir al-Sham dan kelompok oposisi lainnya, ditunjuk sebagai perdana menteri sementara.

Ia kemudian mengumumkan pembentukan pemerintahan sementara yang akan berlaku hingga Maret 2025.

Pada Januari lalu, Ahmed Sharaa dilantik sebagai presiden transisi Suriah.