Bertemu Tokoh Yahudi, Presiden Mesir Tegaskan Komitmen Rekonstruksi Gaza

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 17 Feb 2025, 11:44
thumbnail-author
Akbar Mubarok
Penulis
thumbnail-author
Tasya Paramitha
Editor
Bagikan
Arsip - Presiden Mesir Abdel Fattah Al Sisi Arsip - Presiden Mesir Abdel Fattah Al Sisi ((Antara))

Ntvnews.id, Kairo - Presiden Mesir, Abdel Fatah Al Sisi, pada Minggu menegaskan bahwa pemerintahannya tengah mempersiapkan rencana 'komprehensif' untuk membangun kembali Jalur Gaza tanpa memindahkan semua warga Palestina.

Pernyataan tersebut disampaikannya saat bertemu dengan Ketua Kongres Yahudi Dunia, Ronald Lauder, di Kairo, sebagaimana dikutip dari pernyataan resmi kantor Presiden Mesir.

Baca Juga : KTT Uni Afrika ke-38 Resmi Dibuka, Turut Dihadiri Presiden Palestina

Sisi menekankan bahwa rekonstruksi Gaza harus segera dimulai tanpa adanya pemindahan paksa penduduk dari wilayah Palestina yang hancur akibat agresi militer Israel.

Ia juga menegaskan bahwa semua pihak harus “bertindak secara bertanggung jawab untuk menjaga gencatan senjata,” karena konflik yang semakin meluas akan “merugikan semua pihak.”

“Pembentukan negara Palestina berdasarkan perjanjian perbatasan 4 Juni 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, adalah satu-satunya jaminan untuk mencapai perdamaian abadi,” kata Sisi, Senin 17 Febuari 2025.

Baca Juga : Presiden Mahmoud Abbas: Palestina Tidak Dijual

Sisi dan Lauder juga membahas upaya pemulihan stabilitas di kawasan, termasuk peran Mesir dalam membantu pelaksanaan perjanjian gencatan senjata di Gaza. Diskusi tersebut mencakup pertukaran tawanan serta fasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan ke wilayah tersebut.

Sementara itu, mantan Presiden AS Donald Trump berulang kali menyerukan pengambilalihan Gaza dan merelokasi penduduknya, dengan alasan wilayah itu dapat dikembangkan menjadi resor pantai yang ia sebut sebagai "Riviera di Timur Tengah."

Baca Juga : Bertemu Prabowo, Erdogan: Kami Bertukar Pandangan Situasi Global, Khususnya Soal Palestina dan Suriah

Usulan Trump, yang disampaikan setelah gencatan senjata mulai berlaku di Gaza pada 19 Januari, mendapat penolakan dari dunia Arab dan berbagai negara lainnya, yang menganggapnya sebagai bentuk pembersihan etnis.

(Sumber Antara)

x|close