Ntvnews.id, Jakarta - Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP untuk menunda keikutsertaan dalam retret yang dijadwalkan berlangsung di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 21-28 Februari 2025.
Instruksi ini dikeluarkan menyusul penahanan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus buron Harun Masiku. Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, memberikan tanggapannya terkait larangan ini.
Dalam pernyataannya, Ono menyebut bahwa instruksi mengenai retret para kepala daerah tidak diatur dalam perundang-undangan manapun. Oleh karena itu, Megawati mempertanyakan dasar pelaksanaan retret tersebut.
View this post on Instagram
"Assalamualaikum, wargi Jawa Barat, siang ini saya bersama kepala daerah kader PDIP Jawa Barat. Ada Pak Imron Bupati Cirebon, ada Pak Tri Wali Kota Bekasi, ada Pak Ade Kuswara Bupati Bekasi, ada Ibu Citra Bupati Pangandaran," ujar Ono dalam unggahan di akun Instagram pribadinya.
"Beliau-beliau ini sedang menunggu instruksi lebih lanjut dari ibu ketua umum Megawati Soekarnoputri, karena kemarin ibu ketua umum mengeluarkan surat instruksi untuk mereka tidak hadir dulu ke Magelang sambil menunggu instruksi berikutnya," ungkapnya.
Lebih lanjut, Ono menjelaskan bahwa PDI Perjuangan tengah melakukan kajian hukum terkait retret tersebut, termasuk manfaatnya bagi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepala daerah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Ono Surono Ketua DPD PDIP Jabar (Antara)
"Tentunya PDI Perjuangan melakukan kajian secara hukum terkait retret tersebut dan juga manfaat-manfaat retret itu bagaimana mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala daerah yang semata-mata untuk bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat, memberikan pengabdian yang maksimal kepada rakyat. Jadi beliau-beliau ini sedang menunggu arahan dan instruksi berikutnya. Hatur nuhun," tutupnya.
Sementara itu, sejumlah kepala daerah dari PDIP diketahui berkumpul di DPD PDIP Yogyakarta sebagai respons atas instruksi Megawati untuk menunda keikutsertaan dalam retret di Magelang. Mereka menunggu arahan lebih lanjut dari pimpinan partai terkait langkah selanjutnya.
Instruksi Megawati ini menimbulkan berbagai tanggapan dari berbagai pihak. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, merespons dengan menyatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan internal partai dan berharap agar koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah tetap berjalan lancar.