Anggota Komisi XIII dari Fraksi Gerindra Yan Permenas Mandenas. (YouTube)
Ntvnews.id, Jakarta - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan diminta menindak pekerja ilegal asal China. Sebab, mereka disebut marak bekerja di Indonesia dengan melanggar hukum.
Permintaan ini disampaikan Anggota Komisi XIII dari Fraksi Gerindra, Yan Permenas Mandenas dalam rapat dengan Ditjen Imigrasi dan jajaran, Senin, 24 Februari 2025.
Yan mulanya mengungkapkan fakta bahwa pekerja ilegal yang paling banyak di Indonesia ialah yang berasal dari Negeri Tirai Bambu.
"Terkait dengan masalah pekerja ilegal atau imigran ilegal yang masuk ke negara. Paling banyak nomor satu itu China, Pak," ujarnya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 24 Februari 2025.
Baca Juga: Buntut Pungli WN China, Semua Pejabat Imigrasi Soetta Dicopot
Ia mengaku heran bagaimana bisa mereka masuk ke Indonesia. Bahkan, kata Yan, pekerja ilegal asal China sudah masuk ke daerahnya di Papua.
"Saya tidak tahu caranya gimana, sampai ke kampung saya pun juga terjadi soalnya. Jadi orang masuk, bahasa Indonesia pun 'kaki kepala'," kata dia.
Mereka, lanjut Yan, masuk ke Indonesia dengan visa turis bukan visa kerja. Dengan modal itu, mereka bisa bekerja di perusahaan-perusahaan, salah satunya perusahaan tambang.
"Tapi bisa kerja di perusahaan-perusahaan, masuk pakai visa turis. Nah kemudian kerjanya tambang. Ini banyak aneh," tuturnya.
Atas itu, Yan meminta Imigrasi melakukan patroli orang asing. Khususnya di wilayah tambang-tambang yang tersembunyi.
Baca Juga: DPR: Pencopotan Petugas Imigrasi yang Pungli WN China jadi Pelajaran Semua Institusi
"Coba sekali-sekali Imigrasi melakukan patroli di wilayah-wilayah tambang, tambang yang tersembunyi, banyak sekali pekerja ilegal yang masuk dari China. Kerjanya tambang masuk dengan visa turis," papar Yan.
Yan mengakui, sudah ada tindakan dari Imigrasi terhadap pekerja ilegal asal China dengan melakukan deportasi. Namun, kata dia, hingga kini masih tetap ada pekerja ilegal asal China yang masuk ke Papua. Karenanya perlu ada solusi yang lebih baik dari yang sudah ada.
"Saya pikir ini memang tentunya tidak mudah. Tapi ini saya yakin PR buat bapak-bapak sekalian untuk kita sama-sama coba mencari solusi untuk memutus mata rantai ini," tandasnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
