MK Kabulkan 26 Sengketa Pilkada, 24 Daerah Wajib Gelar Pemungutan Suara Ulang

Ntvnews.id, Jakarta - Dalam sidang pleno yang berlangsung pada Senin, 24 Februari 2025, sembilan Hakim Konstitusi menyelesaikan pembacaan putusan terhadap 40 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) Tahun 2024 yang telah diperiksa lebih lanjut.

Dari jumlah tersebut, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan 26 perkara, menolak 9 perkara, dan tidak menerima 5 perkara. Dengan selesainya sidang Pengucapan Putusan ini, MK resmi menuntaskan seluruh 310 permohonan yang berkaitan dengan PHPU Kada 2024.

Dalam putusan yang dikabulkan, sebanyak 24 perkara berujung pada perintah MK kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah terkait untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang (PSU).

Selain itu, dalam perkara Nomor 305/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait PHPU Kada Kabupaten Puncak Jaya, MK memerintahkan KPU untuk melakukan rekapitulasi ulang hasil perolehan suara.

Sementara itu, dalam perkara Nomor 274/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait PHPU Kada Kabupaten Jayapura, Mahkamah meminta perbaikan penulisan Keputusan KPU Kabupaten Jayapura mengenai penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2024.

Berikut daftar perkara yang diputuskan untuk dilakukan pemungutan suara ulang, dikutip dari laman resmi MK, Selasa, 25 Februari 2025:

1. Perkara Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Pasaman

2. Perkara Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Mahakam Ulu

3. Perkara Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Boven Digoel

4. Perkara Nomor 28/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Barito Utara

5. Perkara Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Tasikmalaya

6. Perkara Nomor 30/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Magetan

7. Perkara Nomor 174/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Buru

8. Perkara Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 - Provinsi Papua

9. Perkara Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 - Kota Banjarbaru

10. Perkara Nomor 24/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Empat Lawang

11. Perkara Nomor 99/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Bangka Barat

12. Perkara Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Serang

13. Perkara Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Pesawaran

14. Perkara Nomor 195/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Kutai Kartanegara

15. Perkara Nomor 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025 - Kota Sabang

16. Perkara Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Kepulauan Talaud

17. Perkara Nomor 171/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Banggai

18. Perkara Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Gorontalo Utara

19. Perkara Nomor 173/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Bungo

20. Perkara Nomor 68/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Bengkulu Selatan

21. Perkara Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 - Kota Palopo

22. Perkara Nomor 75/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Parigi Moutong

23. Perkara Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Siak

24. Perkara Nomor 267/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Pulau Taliabu

Ada pun 9 perkara yang ditolak oleh MK meliputi:

1. Perkara Nomor 43/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Pasaman Barat

2. Perkara Nomor 283/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Puncak

3. Perkara Nomor 232/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Jeneponto

4. Perkara Nomor 32/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Mandailing Natal

5. Perkara Nomor 81/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Berau

6. Perkara Nomor 266/PHPU.GUB-XXIII/2025 - Provinsi Bangka Belitung

7. Perkara Nomor 44/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Aceh Timur

8. Perkara Nomor 96/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Lamandau

9. Perkara Nomor 04/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Buton Tengah

Sementara itu, MK memutuskan untuk tidak menerima 5 perkara PHPU Kada yang diajukan, yakni:

1. Perkara Nomor 272/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Mimika

2. Perkara Nomor 93/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Halmahera Utara

3. Perkara Nomor 293/PHPU.GUB-XXIII/2025 - Provinsi Papua Pegunungan

4. Perkara Nomor 100/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Belu

5. Perkara Nomor 183/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Pamekasan