Singapura Wacanakan Berlakukan Hukuman Cambuk

Ntvnews.id, Singapura - Pemerintah Singapura tengah mempertimbangkan penerapan hukuman cambuk bagi para pelaku penipuan. Langkah ini diusulkan sebagai respons terhadap meningkatnya sindikat penipuan di negara tersebut, yang menyebabkan kerugian dalam jumlah besar.

Dilansir dari AFP, Rabu, 5 Maret 2025, enurut data Kepolisian Singapura total kerugian akibat penipuan sepanjang tahun 2024 mencapai SG$ 1 miliar atau sekitar Rp 12,2 triliun, meningkat 70 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

"Kami akan mempertimbangkan... hukuman cambuk untuk diberlakukan dalam pelanggaran tertentu terkait penipuan, dengan menyadari dampak serius yang dapat ditimbulkannya," ujar Menteri Negara Urusan Dalam Negeri serta Pembangunan Sosial dan Keluarga, Sun Xueling.

Walaupun beberapa langkah perlindungan telah diterapkan di sektor perbankan, para penipu terus mengembangkan cara baru untuk menghindari sistem keamanan.

"Mereka mulai meminta korban untuk mengonversi uang mereka ke mata uang kripto sebelum melakukan transfer, sehingga menghindari perlindungan perbankan kita," ungkap Sun.

Baca Juga: Malaysia, Singapura hingga Brunei Mulai Puasa 2 Maret 2025, Ini Kata Menag

Dia menambahkan bahwa kasus penipuan yang melibatkan kripto berkontribusi sekitar 25 persen dari total kerugian akibat penipuan.

Karena itu, Sun menyarankan masyarakat Singapura untuk "menghindari mata uang kripto."

Sun juga mengungkapkan bahwa jumlah penipuan yang dilakukan melalui platform pesan Telegram meningkat hampir dua kali lipat pada tahun 2024. Karena Telegram memberikan anonimitas kepada penggunanya, ia mendesak platform tersebut untuk menerapkan sistem verifikasi yang lebih ketat.

Selain itu, Sun menyebut pemerintah sedang mengeksplorasi "langkah legislatif untuk memastikan kepatuhan."

Dalam beberapa tahun terakhir, otoritas Singapura semakin gencar mengedukasi masyarakat tentang bahaya penipuan. Mereka telah meluncurkan hotline penipuan nasional serta memperkenalkan aplikasi "ScamShield" pada tahun 2020. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk menyaring panggilan, situs web, dan pesan mencurigakan.

Baca Juga: Waka DPR RI Bertemu Duta Besar Singapura, Ini yang Dibahas

Di Asia Tenggara, pusat-pusat penipuan siber semakin marak. Modusnya sering kali melibatkan perekrutan warga negara asing (WNA) yang dipaksa menipu orang lain melalui kisah cinta online atau investasi kripto.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan bahwa sekitar 120.000 orang—sebagian besar warga China—mungkin terlibat dalam jaringan penipuan di Myanmar.

Bulan lalu, ratusan warga China dipulangkan dari Myanmar ke negara asal mereka melalui Thailand. Rencananya, ribuan orang lainnya yang masih berada di kamp perbatasan kedua negara juga akan dipulangkan dalam waktu dekat.