Anggaran Turun, Bahlil: Tolong Panggil Ibu Menteri Keuangan!

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 11 Jun 2024, 14:49
Deddy Setiawan
Penulis
Beno Junianto
Editor
Bagikan
Bahlil Lahadalia adalah Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia adalah Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Istimewa)

Ntvnews.id, Jakarta - Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi/Kepala BKPM, mengekspresikan kekecewaannya di DPR RI karena anggaran kementeriannya untuk tahun 2025 mengalami penurunan yang signifikan, meskipun target investasi naik secara signifikan.

Bahlil menyatakan bahwa target investasi untuk tahun 2025 telah ditetapkan sebesar Rp1.850 triliun, naik dari tahun sebelumnya yang hanya Rp1.650 triliun. Namun, ia menyayangkan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk Kementerian Investasi/BKPM pada tahun 2024 sebesar Rp1,22 triliun, turun setengahnya menjadi Rp681 miliar untuk tahun mendatang.

“Ini membuat saya bingung. Saya sejak kecil sudah berdagang, pernah menjadi pengusaha, pernah menjadi ketua umum Hipmi, belum pernah menemukan teori ini. Ini teori baru ini," ujar Bahlil dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Senin 11 Juni 2024.

Bahlil Lahadalia adalah Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal <b>(Istimewa)</b> Bahlil Lahadalia adalah Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Istimewa)  "Saya minta kepada pimpinan (Komisi VI DPR RI), tolong panggil Ibu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dan Menteri Bappenas (Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa) menjelaskan ini," sambungnya.

Bahlil bahkan mengindikasikan bahwa target investasi besar untuk tahun 2025 bisa direvisi jika alokasi anggaran tidak ditingkatkan. Dia mengkritik rencana kerja pemerintah (RKP) dengan anggaran Rp681 miliar karena tidak sejalan dengan target yang diberikan kepada Kementerian Investasi/BKPM.

Menurutnya, RKP yang disusun oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas tidak konsisten dengan alokasi anggaran yang diberikan. Dia menegaskan bahwa apa pun yang disusun oleh kedua lembaga tersebut haruslah menjadi informasi publik.

"Jadi saya menyarankan kepada pimpinan, kita revisi saja RKP-nya, dari (target investasi 2025) Rp1.850 triliun menjadi Rp800 triliun. Itu rasionalisasi yang saya dan tim buat. Saya tidak mau menjadikan staf saya kambing hitam besok nanti," ucap Bahlil.

  B

Halaman
x|close