Presiden Prabowo Subianto (Setpres)
Ntvnews.id, Jakarta - Gestur Presiden Prabowo Subianto dinilai positif dalam menyikapi kritikan masyarakat menyangkut persoalan politik keuangan, sosioekonomi. Sebab, Prabowo dianggap begitu antusias dan positif dalam menerima kritikan.
"Karena kritikan setajam-tajamnya ke pemerintah menjadi acuan dalam setiap pertimbangan dalam membuat kebijakan-kebijakan politiknya. Yaitu baik kebijakan pemerintah secara sektoral hingga kebijakan Presiden langsung," ujar Koordinator Eksekutif JAKI Kemanusiaan Inisiatif, Yudi Syamhudi Suyuti, Senin, 7 April 2025.
Ia mengatakan, soal pajak, penerimaan keuangan negara dan pemerataan keadilan ekonomi, Presiden Prabowo bersama timnya nampak banyak dan selalu menyiapkan terobosan luar biasa sebagai terobosan politik keuangan, sosioekonomi. Pemungutan pajak yang naik hanya untuk barang-barang mewah. Dan ini diseimbangkan dengan relaksasi terhadap kebijakan-kebijakan paket stimulus ekonomi untuk rakyat tidak mampu.
"Dalam paket itu, ada bantuan beras untuk 16 juta keluarga, diskon tarif listrik 50 persen, keringanan pembiayaan industri padat karya. Lalu bebas PPh bagi pekerja yang bergaji di bawah Rp10 juta, bantuan sosial dan bantuan subsidi lainnya," jelas dia.
Terobosan Prabowo, kata Yudi tampak sedang mempertemukan kepentingan arus ekonomi dari bawah ke atas bertemu dengan dari atas ke bawah, lalu ke tengah. Sehingga berbagai persoalan pembangunan, tidak lagi hanya berorientasi pada kemajuan kelompok kecil penguasa ekonomi. Namun lebih menitik beratkan pada keseimbangan dan mengutamakan kepentingan kemakmuran ekonomi seluruh Rakyat.
Yudi Syamhudi Suyuti.
Dalam hal pajak dan penerimaan negara, kata dia Prabowo bersama tim ekonomi sedang menyiapkan tax ratio yang tinggi untuk bisa dicapai.
"Hal ini bisa dilihat melalui program-program ke rakyat dalam sektor ketahanan pangan dan sedang disiapkan ketahanan energi. Khusus dalam sektor ketahanan pangan, dengan mendorong produksi pertanian, sehingga panen padi melonjak," jelasnya.
Dalam hal pangan, lanjut Yudi, bisa dirasakan stabil. Satgas anti mafia pangan juga terus bekerja mengatasi masalah-masalah dari praktek kecurangan para mafia sektor pangan.
Untuk perekenomian nasional, instrumennya adalah Danantara sebuah organ besar pilar ekonomi, keuangan, industri dan perdagangan Nasional untuk lebih memaksimalkan sektor riil. Ia mengatakan, di sini Danantara yang merupakan kekuatan nasional bukan saja sebagai sovereign wealth fund (SWF) yang konvensional.
Melainkan sebagai sebuah badan negara yang dapat digunakan Presiden untuk menerbitkan state guarantee atau garansi negara, untuk pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dalam rantai pasok bisnis dan berbagai produk mulai dari UKM perorangan, koperasi, baitul mal dan badan-badan usaha altetnatif lainnya.
"Selain itu kerja sama-kerja sama dapat menjadi produk fasilitas yang dimiliki oleh Danantara untuk menguatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Danantara baru dibentuk, prosesnya sedang berjalan. Akan tetapi modelnya sudah nampak," jelas dia.
Masyarakat, kata dia bisa memanfaatkan produk-produk kerja sama dengan pengawasan yang ketat, agar semua target usaha tepat sasaran. Bank-bank di dalamnya dapat menfasilitasi ekosistem lapangan usaha yang poduktif. Sehingga betdampak lapangan usaha semakin produktif, lapangan kerja meningkat dan daya beli masyarakat juga menguat. "Step by step tapi konkret," ucapnya.
Ia memandang, Presiden bukan hanya berpikir dengan cara pandang filsuf Ibnu Kholdun dalam hal keadilan pajak. Melainkan juga sedang menyiapkan tindakan-tindakan seperti halnya yang dilakukan Umar bin Abdul Azis yang hanya butuh waktu sekitar 2 tahun untuk menyelesaikan krisis ekonomi negerinya dengan membuat negerinya adil, makmur, sejahtera. Di mana pada saat itu, dunia juga sedang mengalami krisis global.
"Ini menurut pandangan kami, di mana Presiden mengejar berbagai penyelesaian ekonomi dengan program-program efisiensi, Makan Bergizi Gratis (MBG), pembentukan Koperasi Merah Putih, juga pemutihan hutang UKM," tuturnya.
"Ini tindakan untuk ekonomi bottom up (dari bawah ke atas). Satu per satu dan tahapan-tahapannya akan nampak ke depannya. Meski dengan anggaran terbatas, akan tetapi penggunaannya tepat, maka kemajuan di tengah-tengah situasi ketidakpastian akan berubah menjadi pasti," sambungnya.
Ia beranggapan, kritikan-kritikan tajam tokoh-tokoh masyarakat sangat detil diperhatikan Prabowo. Termasuk soal keadilan ekonomi, seperti masalah PIK 2, Presiden membuat kebijakan PIK 2 tidak lagi masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN). Dan dalam permasalahan-permasalahan yang timbul antara korporasi swasta dengan masyarakat, melalui kementerian dan lembaga bersama masyarakat akan dikedepankan stabilitas yang menguntungkan rakyat.
"Dan mencapai titik temu win win solutions. Pendekatan yang digunakan Presiden Prabowo adalah pendekatan pertahanan sosioekonomi. Pertahanan di sini bukan berati militeristik. Akan tetapi pertahanan menyangkut kekuatan ekonomi rakyat yang tentunya bagaimana menghasilkan kekuatan daya beli masyarakat, dari produksi dan perdagangan ekonomi yang surplus," jelasnya.
Juga, kata Yudi potensi menguatkan ekosistem perekonomian domestik tanpa harus menutup diri. Akan tetapi tetap stabil. Kuncinya ada di stabilitas neraca keuangan dengan produktifitas rantai pasok manajemen.
"Gejolak ekonomi global yang terjadi saat ini, justru berpotensi menguatkan kekuatan ekonomi domestik. Dengan segala sumber-sumber kemakmurannya, ekosistem negara dan rakyat berpotensi dibangun lebih solid," tandasnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
