Fakta-fakta Dedi Mulyadi Wajibkan Vasektomi Pria untuk Dapat Bansos: Berhenti Bikin Anak!

Ntvnews.id, Jakarta - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tengah menggulirkan kebijakan kontroversial dan terobosan baru dalam program bantuan sosial (bansos). Kebijakan tersebut disampaikan dalam forum "Gawé Rancagé Pak Kadés jeung Pak Lurah" yang dihadiri sejumlah menteri dan pejabat pusat.

Saat itu, Dedi mengumumkan bahwa keikutsertaan dalam program Keluarga Berencana (KB) terutama metode vasektomi bagi pria akan menjadi syarat wajib untuk menerima bantuan pemerintah. Berikut tiga fakta utama dari kebijakan tersebut:

1. Penerima Bansos Harus Sudah Ikut Program KB

Ilustrasi Operasi (Pixabay)

Dedi menegaskan bahwa setiap bentuk bantuan pemerintah, mulai dari beasiswa, bantuan rumah, sambungan listrik, hingga tunjangan kelahiran, akan diintegrasikan dengan status keikutsertaan dalam program KB. Ia menyebut bantuan negara tidak boleh terus-menerus tertumpuk pada satu keluarga yang terus menambah jumlah anggota tanpa kendali.

"Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tapi negara menjamin keluarga itu-itu juga. Yang dapat beasiswa, bantuan lahiran, rumah, bantuan non-tunai keluarga dia. Uang negara jadi mikul satu keluarga," tegas Dedi Mulyadi dalam forum tersebut, Senin (28/4/2025), dikutip dari Antara.

Pemerintah daerah, menurut Dedi, juga akan mulai menautkan data kependudukan dengan data keikutsertaan KB sebagai landasan penyaluran bantuan. "Ketika kami menurunkan bantuan, dicek dulu. Sudah ber-KB atau belum. Kalau belum, KB dulu, harus KB pria," tandasnya.

2. Vasektomi Jadi Fokus, KB Pria Diutamakan

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. (Foto: Antara/Istimewa)

Salah satu poin utama yang menjadi sorotan dalam kebijakan ini adalah penekanan pada metode vasektomi atau KB pria. Dedi beralasan bahwa metode ini dinilai lebih efektif dan konsisten dibanding KB pada perempuan, yang kerap menghadapi hambatan seperti lupa minum pil atau kendala kesehatan.

"Kenapa harus laki-laki, karena misalnya nanti perempuannya banyak problem. Misalnya lupa minum pilnya atau lainnya," ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa dalam konteks sosial dan ekonomi, langkah ini dianggap sebagai solusi struktural yang mampu mencegah beban negara akibat populasi tidak terkendali di kalangan keluarga miskin.

3. Berhenti Bikin Anak Kalau Tak Bisa Menafkahi

Ilustrasi Operasi Pasien (Pixabay)

Ia menyoroti maraknya kasus keluarga miskin dengan jumlah anak sangat banyak, sementara kemampuan finansial mereka sangat terbatas. Dalam pidatonya, Dedi mencontohkan satu keluarga miskin yang memiliki 22 anak, serta seorang ayah dengan 10 anak yang istrinya kembali hamil anak ke-11.

"Makanya berhentilah bikin anak kalau tidak sanggup menafkahi dengan baik," ucapnya.

Ia juga menyoroti ironi di masyarakat, di mana keluarga prasejahtera kerap memiliki anak banyak, sementara pasangan kaya justru kesulitan punya keturunan meski mengeluarkan biaya hingga miliaran rupiah untuk program bayi tabung.

Sebagai bentuk penghargaan, Dedi menyatakan desa yang berhasil mengelola angka kelahiran dengan baik dan meningkatkan kualitas hidup warganya akan diberi penghargaan sebagai "Desa Istimewa".

Desa tersebut berhak mendapat insentif pembangunan hingga Rp10 miliar, sedangkan pemenang di tingkat kecamatan dan kabupaten akan memperoleh dana masing-masing Rp200 juta dan Rp1 miliar.