Presiden Ghana Berikan Sanksi ke Menteri-menteri yang Tak Lapor Harta Kekayaan

Ntvnews.id, Accra - Presiden Ghana, John Dramani Mahama, menjatuhkan sanksi terhadap lebih dari 40 menteri serta pejabat pemerintahannya karena gagal melaporkan harta kekayaan mereka sesuai ketentuan yang berlaku.

Sejak mulai menjabat pada Januari 2025, Mahama telah menyatakan komitmennya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Sanksi terhadap para pejabat tersebut diumumkan pada Senin, 5 Mei 2025 waktu setempat.

"Mereka yang kedapatan melanggar batas waktu pelaporan aset, yaitu 31 Maret, harus kehilangan gaji empat bulan -- tiga bulan sebagai denda dan satu bulan sebagai sumbangan wajib untuk Dana Perwalian Medis Ghana yang baru didirikan, yang dikenal sebagai Mahama Cares," ujar Mahama seperti dikutip dari AFP, Selasa, 6 Mei 2025.

Baca Juga: Ini Penyebab WNA Afrika Ngamuk di Supermarket Kalibata City hingga Bikin Gaduh

Mahama menegaskan bahwa hukuman yang lebih berat akan diterapkan bagi para pejabat yang masih belum menyampaikan laporan kekayaannya hingga 7 Mei 2025. Ia pun menyatakan siap mengambil langkah tegas berupa pemecatan.

"Jika sampai dengan penutupan hari Rabu, 7 Mei 2025, masih ada di antara kalian yang belum melaporkan harta kekayaannya, anggaplah kalian otomatis dipecat," tegas Mahama.

Aturan baru ini berlaku bagi seluruh pejabat politik, termasuk para menteri, wakil menteri, staf kepresidenan, bahkan Mahama sendiri.

Dalam pidatonya, Mahama menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar simbolik, melainkan bentuk nyata dari upaya penegakan etika dan integritas dalam pemerintahan.

Baca Juga: Prabowo Tantang Pengusaha di RI Lirik Pasar Afrika

"Sanksi tersebut akan ditegakkan. Dan saya tidak akan ragu untuk bertindak tegas dan tegas, tidak peduli siapa yang terlibat," tambahnya.

Langkah Mahama ini mendapatkan pujian dari para pengawas tata kelola yang baik. Tindakan tersebut dinilai sebagai gebrakan yang belum pernah dilakukan sebelumnya dalam sejarah Ghana.

"Ini adalah salah satu kerangka etika yang paling komprehensif dan dapat ditegakkan yang pernah diumumkan oleh seorang Presiden Ghana yang sedang menjabat," ujar Emmanuel Wilson Jr, aktivis antikorupsi dari organisasi Crusaders Against Corruption, kepada AFP.