Dedi Mulyadi Tiba-tiba Datangi KPK, Bahas Rp5 Triliun

Ntvnews.id, Jakarta - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta pada Senin, 19 Mei 2025, untuk mendiskusikan langkah realokasi anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dinilai bisa menghemat belanja rutin.

“Ada Rp5 triliun lebih realokasi anggaran. Realokasi anggaran itu mengubah belanja rutin pemerintah yang dianggap selama ini memboroskan anggaran pemerintah,” ujar Dedi di hadapan awak media usai pertemuan.

Salah satu fokus realokasi anggaran tersebut adalah sektor pendidikan. Dedi menjelaskan bahwa sekitar Rp700 miliar yang semula dialokasikan untuk belanja teknologi informasi dan komunikasi (TIK) akan dialihkan menjadi anggaran pembangunan ruang kelas baru.

Baca Juga: Giliran Pratama Arhan Dilaporkan Andre Rosiade ke Dedi Mulyadi Gegara Malas Shalat

Selain itu, anggaran perjalanan dinas juga mengalami pergeseran signifikan. Dari sebelumnya Rp700 miliar, dana tersebut kini direalokasi menjadi Rp2,4 triliun untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan.

Sementara itu, anggaran untuk kegiatan sosialisasi pemerintah sebesar Rp9 miliar akan dialihkan untuk membiayai penerangan listrik bagi masyarakat.

“Kami mendapat arahan seluruh kebijakan itu nanti harus terkawal menjadi output, outcome, dan benefit kepentingan masyarakat,” ujar Dedi menjelaskan hasil pembicaraannya dengan pihak KPK.

Ia menambahkan bahwa berbagai kebijakan strategis ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperbaiki pelayanan publik, serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Baca Juga: Sindiran Dedi Mulyadi Buat Fraksi PDIP DPRD Jabar Walk Out saat Rapat

“Dengan demikian, Jawa Barat bisa mengalami peningkatan indeks ekonomi, indeks kesejahteraan, dan indeks pendidikan masyarakatnya,” harap Dedi.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Bahtiar Ujang Purnama, membenarkan adanya pertemuan tersebut.

“Beliau meminta kepada kami dari KPK untuk memastikan bahwa langkah strategis beliau ini yang pertama memang tidak menyalahi aturan, kemudian pelaksanaannya itu harus ada yang mengawasi,” kata Bahtiar.

(Sumber: Antara)