Pelantikan Donald Trump (Antara)
Ntvnews.id, Washington DC - Seorang senator senior dari Partai Demokrat di Amerika Serikat (AS) berupaya mencegah Presiden Donald Trump menggunakan pesawat mewah yang diberikan oleh Qatar sebagai pesawat resmi kepresidenan, Air Force One.
Dilansir dari AFP, Rabu, 21 Mei 2025, Chuck Schumer, pemimpin fraksi minoritas Demokrat di Senat, memperkenalkan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dinamai Presidential Airlift Security Act.
RUU tersebut bertujuan untuk melarang Departemen Pertahanan AS (Pentagon) menggunakan dana publik untuk mengubah atau memodifikasi pesawat bekas milik negara asing agar dapat digunakan sebagai pesawat presiden.
Langkah ini merupakan bagian terbaru dari rangkaian protes Partai Demokrat terhadap keputusan Trump yang menerima pesawat Boeing 747-8 seharga US$400 juta atau sekitar Rp 6,5 triliun dari keluarga kerajaan Qatar secara cuma-cuma.
Baca Juga: Trump Bakal Hubungi Langsung Putin untuk Akhiri Perang Ukraina
Pemberian pesawat tersebut memunculkan berbagai isu serius, baik dari segi konstitusional maupun etika, serta menimbulkan kekhawatiran terkait keamanan, mengingat peran penting dan kerahasiaan yang melekat pada Air Force One.
Trump menolak anggapan bahwa penerimaan pesawat dari Qatar bermasalah secara etika, bahkan menyebut bahwa menolaknya akan menjadi tindakan yang “bodoh.”
“Donald Trump telah berulang kali menunjukkan bahwa dia rela mengorbankan kepentingan rakyat Amerika dan martabat jabatan presiden demi keuntungan pribadi,” ujar Schumer dalam pernyataannya.
“Bukan hanya akan memerlukan miliaran dolar uang rakyat untuk memodifikasi dan mengamankan pesawat ini, tetapi tak ada modifikasi apa pun yang dapat menjamin keamanan sepenuhnya,” tambahnya.
Baca Juga: Trump Potong Lagi Anggaran ke Harvard
Meskipun sejumlah senator dari Partai Republik juga menyuarakan kekhawatiran mengenai pemberian pesawat tersebut, pemimpin mayoritas Senat, John Thune, yang dikenal sebagai pendukung setia Trump, tidak memiliki kewajiban untuk mengajukan RUU itu ke lantai Senat untuk diperdebatkan.
Namun, Schumer berencana mendorong pemungutan suara dengan mengusulkan RUU tersebut sebagai amandemen dalam rancangan undang-undang anggaran negara yang harus disetujui oleh Partai Republik sebelum akhir tahun ini.
Konstitusi AS, melalui Klausul Honorarium, secara tegas melarang pejabat pemerintahan menerima hadiah dari raja, pangeran, atau negara asing mana pun.
Pekan lalu, Schumer juga menyatakan akan meminta pertanggungjawaban semua pejabat di Departemen Kehakiman atas pemberian pesawat tersebut. Sementara itu, Senator Demokrat lainnya, Chris Murphy, menyatakan tekadnya untuk mendorong pemungutan suara guna menghentikan penjualan senjata ke Qatar.
Beberapa anggota Demokrat di Senat juga tengah mengupayakan pengajuan resolusi penolakan dan mempertimbangkan tindakan hukum untuk menegakkan Klausul Honorarium.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
