Ntvnews.id, Jakarta - Rumor pergantian Kapolri mencuat. Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Komjen Rudy Heriyanto dan Kapolda NTT Irjen Rudi Darmoko, disebut-sebut bakal menjadi pengganti Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi menilai, rumor pergantian Kapolri kali ini sengaja diembuskan oleh pihak-pihak yang resah dengan komitmen dan sepak terjang Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam memberantas kejahatan.
"Kejahatan yang selama ini berada di zona aman dan nyamannya, di zaman Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo semuanya ditumpas tanpa pandang bulu. Inilah yang membuat kejahatan menjadi gerah dan resah sehingga menginginkan pergantian Kapolri," ujar Haidar, Rabu, 4 Juni 2025.
Apabila diamati, kata dia, rumor pergantian Kapolri muncul sesaat setelah Polri merilis penangkapan terhadap lebih dari sepuluh ribu preman hanya dalam kurun waktu 25 hari. Mulai dari preman jalanan, preman berseragam ormas hingga preman yang bersembunyi di balik rapinya setelan dasi dan jas.
Berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia, mayoritas masyarakat merasa puas dengan kinerja Polri dalam memberantas premanisme. Sebab, baru di zaman Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo lah, kejahatan yang selama ini tak tersentuh diberantas bahkan yang terafiliasi dengan partai politik (parpol) besar, ormas raksasa dan dekat dengan kekuasaan sekalipun.
"Kita ingat bagaimana salah satu pimpinan parpol besar berkali-kali ingin menemui Kapolri saat ada kadernya yang tersandung kasus hukum di KPK. Bagaimana KPK berani menggeledah rumah sejumlah pimpinan ormas besar yang selama ini tak tersentuh. Di KPK itu ada penyidik Polri. Betapa banyak anggota ormas yang dekat kekuasaan ditangkap oleh Polri karena aksi premanisme. Itu semua menandakan bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tidak bisa diintervensi, diintimidasi dan tidak kenal kompromi terhadap kejahatan," papar Haidar.
Selain kejahatan itu sendiri, pihak-pihak yang mendukung rumor pergantian Kapolri disinyalir merupakan kelompok yang menaruh dendam terhadap Jokowi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kelompok tersebut selama ini menentang keputusan Presiden Prabowo yang tetap mempertahankan pejabat-pejabat warisan rezim Jokowi, tak terkecuali Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Motif lain di balik rumor pergantian Kapolri, kata dia yakni sebagai media 'cek ombak' untuk mengetahui respon publik terhadap kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dan secara tidak langsung tingkat popularitas calon pengganti yang namanya digadang-gadang secara sengaja atau dijadikan kambing hitam.
"Yang pasti belum ada pernyataan resmi dari Presiden sebagai pemegang hak prerogatif dalam mengusulkan pergantian Kapolri kepada DPR. Lagi pula, belum ada alasan konkret untuk melakukan pergantian Kapolri karena kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo sarat prestasi yang diakui di dalam negeri bahkan oleh dunia," tandas R Haidar Alwi.