Penjarah Bantuan di Gaza Akui Sudah Berkomunikasi dengan Israel

Ntvnews.id, Gaza - Sebuah kelompok bersenjata Palestina yang menentang kekuasaan Hamas dan dituduh terlibat dalam penjarahan bantuan kemanusiaan di Gaza, mengakui bahwa mereka menjalin koordinasi dengan militer Israel.

Dilansir dari Reuters, Selasa, 8 Juli 2025, pemimpin kelompok tersebut, yang dikenal dengan nama Popular Forces, Yasser Abu Shabab, mengungkapkan hal ini dalam wawancara dengan radio publik berbahasa Arab milik Israel, Makan.

Abu Shabab menyatakan bahwa kelompoknya memiliki kebebasan bergerak di wilayah-wilayah Gaza yang berada di bawah kontrol militer Israel, serta menyampaikan informasi terkait operasi mereka sebelum dilaksanakan.

“Kami selalu memberi informasi kepada mereka, namun kami tetap melakukan operasi militer kami sendiri,” ujar Abu Shabab dalam wawancara tersebut.

Baca Juga: Trump Sebut Gencatan Senjata di Gaza Bisa Tercapai Pekan Ini

Ia juga menyebut bahwa kelompoknya mendapatkan “bantuan logistik dan keuangan dari berbagai pihak”, meski tidak secara langsung menyebut Israel sebagai salah satunya.

“Ada hal-hal yang tidak bisa kami ungkapkan secara terbuka,” tambahnya.

Sebelumnya, otoritas Israel telah mengonfirmasi bahwa mereka memberikan dukungan kepada kelompok-kelompok bersenjata di Gaza yang memusuhi Hamas, meskipun tidak menyebut nama kelompok secara spesifik. Namun, media lokal mengidentifikasi kelompok yang dimaksud sebagai kelompok yang dipimpin Abu Shabab.

“Langkah itu bagus, karena menyelamatkan nyawa tentara Israel,” ujar Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, ketika membahas kebijakan tersebut bulan lalu.

Namun kebijakan ini menuai kritik dari dalam negeri. Mantan Menteri Pertahanan Israel sekaligus anggota parlemen Knesset, Avigdor Lieberman, menuding pemerintah Netanyahu telah “memperlengkapi kelompok kriminal dan pelaku kejahatan”.

Sementara itu, lembaga kajian Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri menggambarkan Abu Shabab sebagai pemimpin kelompok kriminal di Rafah, bagian selatan Jalur Gaza, yang diduga terlibat dalam perampasan bantuan kemanusiaan.

Baca Juga: Marwan Al-Sultan, Direktur RS Indonesia di Gaza Tewas Diserang Israel

Abu Shabab sendiri tidak memberikan tanggapan terhadap tudingan itu dalam wawancara radionya. Ia menekankan bahwa tujuan utama kelompoknya adalah menyingkirkan Hamas dan menawarkan alternatif pemerintahan baru di Gaza.

“Kami tidak punya afiliasi dengan ideologi atau organisasi politik manapun,” tegasnya, seraya menyatakan komitmen kelompoknya untuk melawan “ketidakadilan” dan “korupsi” yang dilakukan oleh Hamas.

“Kami akan terus bertempur, meskipun harus mengorbankan nyawa. Hamas sedang berada di ujung tanduk, dan mereka sadar akhir mereka sudah dekat,” lanjut Abu Shabab.

Pernyataan dan aktivitas Abu Shabab memicu kemarahan Hamas. Pada Rabu, 2 Juli 2025, pengadilan militer Hamas menetapkan batas waktu sepuluh hari bagi Abu Shabab untuk menyerahkan diri, dengan tuduhan utama berupa pengkhianatan dan sejumlah dakwaan lainnya.