Dapat Penugasan dari Prabowo, Gibran Bakal Berkantor di Papua

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan bahwa ada kemungkinan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan menjalankan tugasnya dari Papua.

Menurutnya, hal tersebut dimungkinkan setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan mandat khusus kepada Gibran untuk fokus menangani Papua, khususnya dalam pembangunan fisik dan persoalan hak asasi manusia (HAM).

"Untuk percepatan pembangunan Papua, nah itu yang saya kira pertama kali Presiden akan memberikan penugasan kepada Wakil Presiden untuk penanganan masalah Papua ini," kata Yusril dalam acara Launching Laporan Tahunan Komnas HAM 2025, Selasa, 8 Juli 2025.

Baca Juga: Kenapa Try Sutrisno Tak Diajak di Acara Forum Purnawirawan TNI Makzulkan Gibran?

Penugasan khusus ini, lanjut Yusril, akan diformalisasi dalam bentuk Keputusan Presiden (Keppres).

"Sekarang ini akan diberikan penugasan kan atau bahkan juga ada mungkin kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini," lanjutnya.

Yusril menekankan bahwa aspek ini sangat signifikan, bukan hanya terkait pembangunan fisik di tanah Papua, tetapi juga menyangkut isu-isu HAM dan peran aparat keamanan dalam menghadapi situasi di wilayah tersebut.

"Saya pikir ini concern yang sangat urgent, tentu tidak hanya spesifik pembangunan fisik tapi juga penanganan permasalahan HAM, bagaimana aparat keamanan kita menangani masalah Papua," ujar Yusril.

"Dan saya kira parameter-parameter HAM itu sudah harus kita lakukan dan kita tegakkan," tambahnya.

Baca Juga: Gibran Langsung Telepon Menhut Soal Kasus Tanah Tukar Guling di Banyuwangi

Terkait dengan penunjukan Menteri HAM, Yusril menilai bahwa Presiden Prabowo telah membuat pilihan yang tepat dengan menunjuk Natalius Pigai, yang berasal dari Papua dan memiliki rekam jejak di bidang HAM.

"Saya kira kalau Gus Dur dulu membentuk kementerian negara urusan HAM dengan mengangkat sebagai Hasballah M Saad sebagai menterinya. Saya kira Pak Prabowo sudah tepat mengangkat menterinya ini orang asal Papua dan punya background aktivis HAM," katanya.