Mensesneg Buka Suara Soal Penugasan Wapres Gibran di Papua

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa penunjukan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka untuk memimpin percepatan pembangunan Papua tidak berarti Wapres wajib berkantor di wilayah tersebut.

Ia menerangkan bahwa penugasan tersebut merujuk pada amanat Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, yang menetapkan bahwa percepatan pembangunan Papua dipimpin oleh Wakil Presiden. Oleh karena itu, ia mengklarifikasi bahwa penunjukan itu bukan berasal dari Presiden Prabowo Subianto.

"Tapi kalau dalam konteks mungkin ya sesekali melakukan rapat koordinasi, beliau akan berkunjung ke sana atau bahkan mungkin sempat berkantor di sana, ya tidak ada masalah juga," ujar Prasetyo setelah menghadiri rapat anggaran bersama Komisi XIII DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu, 9 Juli 2025.

Baca Juga: Yusril: Gibran Tidak Pindah ke Papua, Hanya Sekretariat Badan Otsus

Ia menjelaskan bahwa Tim Percepatan Pembangunan Papua akan mendapatkan dukungan dari negara. Dalam hal ini, tim tersebut akan menggunakan Kantor KPKN Jayapura sebagai basis operasionalnya.

Menurut Prasetyo, implementasi tim percepatan pembangunan itu akan berbentuk sebuah badan atau satuan tugas yang menjalankan aktivitas harian di lapangan.

Dengan demikian, sambung dia, yang akan lebih banyak berkantor di Papua adalah badan atau satgas pelaksana tersebut.

Baca Juga: Gibran Silaturahmi ke Kediaman Hendropriyono: Belajar dari Sosok Pemikir Strategis Bangsa

Ia pun berpendapat bahwa tidak perlu ada perdebatan lebih lanjut mengenai hal ini, sebab percepatan pembangunan di Papua merupakan tanggung jawab pemerintah.

Terlebih lagi, ia menilai Wakil Presiden memiliki kapasitas penuh dalam menjalankan agenda pembangunan tersebut.

"Kalau perlu ya memang harus sering-sering berkunjung ke situ," tambahnya, menyatakan bahwa tidak ada yang salah jika Presiden, Wapres, para menteri, hingga anggota DPR aktif melakukan kunjungan ke Papua.