Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Herzaky Mahendra Putra melakukan kunjungan ke lokasi abrasi di bibir pantai Desa Matang Danau, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, (Istimewa)
Ntvnews.id, Paloh - Ancaman abrasi yang semakin parah di kawasan pesisir Desa Matang Danau, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, menimbulkan kekhawatiran serius. Dampaknya yang kian merusak garis pantai kini mengancam infrastruktur jalan utama dan lahan pertanian masyarakat, serta berpotensi mengganggu ketahanan pangan regional.
Kondisi ini disampaikan langsung oleh Kepala Desa Matang Danau, Halipi, dan Camat Paloh, Budi Susanto, saat Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Herzaky Mahendra Putra melakukan kunjungan ke lokasi abrasi pada 9–10 Juli 2025.
Perjalanan darat sejauh tujuh jam dari Pontianak tak menyurutkan langkah Herzaky dalam mendengar aspirasi warga yang tinggal di perbatasan Indonesia–Malaysia tersebut. Mereka mengkhawatirkan abrasi tahunan yang disebut telah mengikis pantai hingga 5–8 meter. Bahkan, sebuah jembatan dikabarkan ambruk akibat diterjang ombak.
“Kondisi di sini sudah sangat darurat. Abrasi menggerus 5 hingga 8 meter pantai setiap tahunnya, dan itu mengancam jalan poros utama yang menghubungkan beberapa desa dan kecamatan. Bahkan dulu ada lapangan bola, sekarang sudah habis tergerus laut,” ungkap Kepala Desa Matang Danau, Halipi kepada Herzaky dalam keterangannya, Kamis, 10 Juli 2025.
Herzaky menyatakan bahwa sekitar 400 hingga 450 meter garis pantai di kawasan tersebut belum tertangani dalam perencanaan pembangunan tahun ini. Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah akan mendorong percepatan penanganan karena urgensinya yang sangat tinggi.
“Ini bukan hanya soal infrastruktur, melainkan soal keselamatan warga. Menko Infrastruktur AHY seringkali menyampaikan, manfaat pembangunan infrastruktur harus dirasakan oleh semua. Desa ini, di ujung Kalimantan Barat, dekat perbatasan dengan negara lain, merupakan beranda, wajah negeri kita. Sesuai dengan arahan Presiden Prabowo, pembangunan wilayah perbatasan harus menjadi prioritas. Beliau juga menegaskan, sesuai dengan Asta Cita, pembangunan itu harus kita mulai dari desa. Kami juga sudah komunikasi dengan Pak Menteri PU, Pak Dody Hanggodo. Beliau punya komitmen penuh dalam mewujudkan infrastruktur yang berperan penting dalam swasembada pangan,” terang Herzaky.
Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I telah membangun segmen pengaman pantai sepanjang 275 meter pada 2023, menyambung bagian awal yang dibangun tahun 2021. Namun, garis pantai Desa Matang Danau sebagian besar masih belum terlindungi secara maksimal.
Kepala Satker BWS Kalimantan I, Rusly Effendi Hartono, menjelaskan bahwa pembangunan dilakukan bertahap sejak 2020 dan mencakup hampir lima kilometer garis pantai di wilayah Kabupaten Sambas, termasuk Matang Danau, Kaliman, dan Tangaran.
“Struktur yang kami gunakan berukuran besar, 80x80x80 cm, dengan berat satu ton per unit. Pengerjaan dilakukan langsung di lokasi (onsite), sehingga juga bisa menyerap tenaga kerja lokal,” jelas Rusly.
Adapun hasil pembangunan yang telah dilakukan dinilai membawa dampak positif, terutama terhadap penyelamatan lahan pertanian serta mulai meningkatnya minat wisata di kawasan tersebut.
“Kalau pengaman pantai dilanjutkan, bukan hanya sawah yang aman, melainkan kawasan ini bisa dikembangkan sebagai objek wisata,” lanjut Halipi.
Namun, ia memperingatkan bahwa jika pembangunan tidak segera dilanjutkan, jalan utama dan rumah-rumah warga berada dalam risiko tinggi untuk hanyut ke laut.
"Kami berharap, dengan kedatangan Bapak Staf Khusus dari Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, keinginan masyarakat Matang Danau ini dapat diakomodir. Sebab, pembangunan pengaman abrasi pantai ini tidak hanya bermanfaat dalam mengurangi kerusakan akibat abrasi, tetapi juga berpotensi menumbuhkan ekonomi kreatif dan UMKM lokal yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat," ujarnya.
Camat Paloh, Budi Susanto, turut menyuarakan pentingnya pembangunan berkelanjutan untuk melindungi masyarakat sekaligus mendukung keterhubungan antarwilayah.
“Pembangunan pengaman pantai menyentuh tiga hal sekaligus, melindungi lingkungan, mendukung pariwisata, dan memperkuat ekonomi masyarakat. Ini harus jadi prioritas bersama,” tegas Budi.
Peninjauan lapangan ini juga turut dihadiri oleh Kepala Seksi Pelaksanaan BWS Kalimantan I Adib, anggota DPRD Provinsi Kalbar M. Isa, anggota DPRD Kabupaten Sambas Sur’in, serta beberapa tokoh masyarakat lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
