Ntvnews.id, Jakarta - PT Pegadaian, bekerja sama dengan Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS) dan Dewan Pers, terus memperkuat pilar jurnalisme profesional di Indonesia melalui penyelenggaraan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) di berbagai wilayah strategis sepanjang tahun 2025.
Salah satu gelaran terbaru berlangsung di Medan pada 9–11 Juli 2025, dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Maksum (Pemimpin Kantor Pegadaian Wilayah I Medan), Abdul Manan (Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers), serta Kristanto Hartadi (Direktur Eksekutif LPDS). Sinergi ini menjadi bukti nyata kolaborasi antara pelaku usaha, regulator, dan lembaga pendidikan jurnalisme.
Executive Vice President ESG PT Pegadaian, Rully Yusuf, menegaskan bahwa UKW merupakan bagian dari komitmen Pegadaian terhadap penguatan jurnalisme yang profesional, berintegritas, dan berpihak pada kepentingan publik.
“Kami sangat mengapresiasi seluruh jurnalis dan media yang telah memberikan kontribusi terhadap Pegadaian melalui eksposur publikasi di berbagai media massa, sehingga masyarakat mendapatkan informasi dan edukasi mengenai produk dan layanan Pegadaian. Untuk itu, kami menggelar Program UKW sebagai upaya kami dalam mendukung penguatan jurnalisme yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas,” ujar Rully.
Executive Vice President ESG PT Pegadaian, Rully Yusuf. (Dok.Ntvnews.id)
UKW Medan merupakan kelanjutan dari rangkaian program serupa yang telah digelar Pegadaian sebelumnya, di antaranya:
- Jakarta (18–20 Maret 2025) – dibuka oleh Rully Yusuf bersama Wakil Ketua Dewan Pers, Muhammad Agung Dharmajaya.
- Surabaya (6–8 Mei 2025) – dibuka oleh Pemimpin Wilayah XII Pegadaian, Beni Martina Maulan.
- Bandung (21–23 Mei 2025) – dibuka oleh Dede Kurniawan dan dihadiri oleh Busyro Muqoddas, Ketua Komisi Pendidikan dan mantan Ketua KPK.
- Semarang (18–30 Juni 2025) – dibuka oleh Edy Purwanto bersama Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers, Muhammad Jazuli.
Program ini menegaskan kontribusi Pegadaian dalam memperkuat demokrasi dan transparansi informasi publik, terlebih di era disrupsi informasi yang menuntut kehadiran pers yang kredibel.
"Kompetensi pers adalah bagian dari ekosistem ESG (Environmental, Social, Governance). Dukungan terhadap UKW adalah kontribusi Pegadaian dalam memperkuat tata kelola informasi publik yang transparan, adil, dan inklusif," tambah Rully Yusuf.
Dalam UKW Bandung, Busyro Muqoddas menyampaikan pesan moral yang kuat tentang integritas wartawan.
Profesi wartawan bukan sekadar pekerjaan, melainkan panggilan nurani. Jika disusupi kepentingan politik atau ekonomi, maka yang lahir bukan informasi, tetapi manipulasi. UKW adalah ruang sakral untuk mengembalikan roh profesi ini kepada akar etikanya," tegas Busyro.
Ia juga memuji langkah Pegadaian dalam mendukung penguatan sistem pengawasan publik.
"Jangan sampai perusahaan publik hanya sibuk membangun citra tanpa memperkuat sistem pengawasan. Wartawan yang kompeten dan beretika adalah bagian dari sistem pertahanan moral bangsa," tambah Busyro.
Sementara itu, Kristanto Hartadi dari LPDS menyebut Pegadaian sebagai salah satu pihak yang konsisten mendorong kualitas jurnalisme Indonesia.
"Pegadaian menargetkan pelaksanaan UKW di 12 wilayah dan mendukung sertifikasi lebih dari 200 wartawan selama tahun 2025. Komitmen ini menunjukkan bahwa Pegadaian memahami pentingnya pers yang sehat sebagai syarat utama bagi masyarakat yang punya akses dan kendali atas informasi," ujar Kristanto Hartadi.
UKW ini diikuti puluhan wartawan dari media nasional dan lokal, dengan jenjang uji meliputi tingkat muda, madya, hingga utama. Materi uji meliputi manajemen redaksi, peliputan multiplatform, dan tantangan etika jurnalistik di tengah kemajuan teknologi dan kecerdasan buatan (AI). Seluruh proses pengujian dilakukan oleh penguji bersertifikat dari LPDS dan Dewan Pers.
Melalui inisiatif ini, PT Pegadaian menunjukkan dukungannya terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) poin 4 (Pendidikan Berkualitas) dan poin 16 (Institusi yang Tangguh dan Transparan).
Program ini tidak hanya memperkuat jurnalisme yang bertanggung jawab, tetapi juga mendorong budaya antikorupsi, keterbukaan informasi, serta menjadi inspirasi bagi BUMN lain dalam memperkuat demokrasi melalui ekosistem pers yang sehat.