Kepala Badan Intelijen Israel Disebut Hubungi Indonesia, Ada Apa?

Ntvnews.id, Jakarta - Kepala badan intelijen luar negeri Israel, Mossad, dilaporkan menjalin komunikasi dengan Indonesia terkait rencana evakuasi besar-besaran warga Palestina dari Jalur Gaza. Informasi ini diungkap dalam laporan eksklusif Axios pada Jumat, 18 Juli 2025.

Menurut laporan tersebut, Direktur Mossad, David Barnea, melakukan kunjungan ke Washington awal pekan ini dan bertemu dengan utusan Gedung Putih, Steve Witkoff. Dalam pertemuan tersebut, Barnea menyampaikan Israel telah berkomunikasi dengan tiga negara-Ethiopia, Indonesia, dan Libya-yang disebut “terbuka” untuk menerima ratusan ribu warga Palestina dari Gaza.

"Barnea menyarankan agar Amerika Serikat memberikan insentif kepada negara-negara tersebut dan membantu Israel meyakinkan mereka," tulis Axios, mengutip dua sumber yang mengetahui langsung isi pembicaraan itu.

Baca Juga: Suriah dan Israel Sepakati Gencatan Senjata

Langkah ini merupakan bagian dari upaya Israel memindahkan sebagian besar penduduk Gaza ke luar wilayah tersebut. Meskipun disebut sebagai relokasi “sukarela,” para ahli hukum internasional dari Israel dan AS menilai rencana ini berpotensi melanggar hukum perang.

Laporan Axios juga mengungkapkan Gedung Putih belum menyatakan komitmennya terhadap usulan tersebut. "Witkoff bersikap tidak memberi komitmen," ujar salah satu sumber.

Hingga saat ini, Axios menyatakan telah mencoba menghubungi ketiga negara yang disebutkan, namun pemerintah Indonesia, Ethiopia, dan Libya belum memberikan tanggapan resmi. Hal serupa juga berlaku untuk Kantor Perdana Menteri Israel dan Kementerian Luar Negeri ketiga negara tersebut.

Rencana Relokasi dan Kontroversi Internasional

Rencana relokasi ini memicu kekhawatiran global. Hampir seluruh warga Gaza telah mengungsi setidaknya sekali sejak perang pecah, sementara sebagian besar infrastruktur dan bangunan di wilayah tersebut hancur atau rusak berat.

Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, sebelumnya mengumumkan rencana pemindahan dua juta warga Gaza ke zona “kemanusiaan” di Gaza Selatan, dengan ketentuan seluruh warga Gaza “tidak diizinkan keluar.” Rencana ini menimbulkan kekhawatiran Mesir dan negara-negara Barat yang mencurigai Israel hendak memfasilitasi eksodus massal warga Palestina.

Israel beberapa kali menegaskan relokasi dilakukan secara sukarela dan warga Palestina yang meninggalkan Gaza diperbolehkan kembali kapan saja. Namun, klaim ini diragukan oleh komunitas internasional.

Baca Juga: Israel Tiba-tiba Gempur Kementerian Pertahanan Suriah di Damaskus, Ternyata Karena Ini

Mengutip Axios, Presiden AS Donald Trump pada Februari lalu sempat mengusulkan pemindahan seluruh dua juta warga Gaza demi membangun ulang wilayah tersebut, tetapi usulan itu tidak mendapat dukungan dari negara-negara Arab.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, juga menegaskan kerja sama erat antara Israel dan AS untuk mencari negara-negara yang bersedia menerima warga Gaza.

"Saya pikir Presiden Trump memiliki visi yang brilian. Ini soal pilihan bebas. Kalau orang ingin tetap tinggal, silakan. Tapi kalau ingin pergi, mereka seharusnya bisa pergi. Ini tidak seharusnya menjadi penjara," kata Netanyahu.

Seorang pejabat senior Israel mengatakan kepada wartawan bahwa setelah jamuan makan malam, Trump menunjukkan minat untuk terus mendorong “relokasi” warga Palestina dari Gaza. Hingga kini, Gedung Putih belum memberikan komentar resmi terkait hal tersebut.