Ntvnews.id, Jakarta - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendesak Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk menghentikan kebiasaan melontarkan gurauan seksis dalam aktivitas publiknya sebagai pejabat negara.
Imbauan ini muncul menyusul pernyataan Dedi saat menghadiri kunjungan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Puskesmas Sirnajaya, Kabupaten Bekasi, yang menuai sorotan karena mengandung unsur seksisme terhadap perempuan.
Wakil Ketua Komnas Perempuan, Dahlia Madanih, menegaskan bahwa figur publik seperti Dedi Mulyadi memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga ucapan dan perilakunya di ruang publik.
“Kami mengimbau KDM (Kang Dedi Mulyadi) untuk berhenti dan tidak mengulangi candaan dan gurauan seksis yang ditujukan pada tubuh dan pengalaman perempuan dalam pelaksanaan tugas dan kesehariannya sebagai pejabat negara,” ujar Dahlia saat dihubungi di Jakarta, Sabtu, 26 Juli 2025, dilansir Antara.
Menurutnya, ucapan seorang pemimpin sangat berpengaruh dan bisa ditiru oleh masyarakat luas, termasuk anak-anak dan remaja. Karena itu, candaan bernada seksis bukan hanya tidak pantas, tapi juga berpotensi melanggengkan stereotip dan ketimpangan gender.
Komnas Perempuan mengingatkan bahwa humor seksis termasuk dalam kategori kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Dengan demikian, gurauan semacam itu tidak bisa dianggap sepele.
“Warga dapat saja melaporkan para pejabat negara yang tidak menjaga moral etisnya dalam menempatkan situasi yang seharusnya memberikan rasa aman, tetapi justru dapat memberikan situasi dan stereotipe terhadap perempuan,” tegas Dahlia.
Ia menambahkan, candaan seksis kerap dilontarkan tanpa kesadaran, karena telah dianggap wajar dalam budaya patriarki. Padahal, bahasa yang digunakan mencerminkan pandangan sosial dan budaya seseorang.
“Ucapan dan bahasa merupakan medium pikiran, ide, dan perasaan yang merefleksikan nilai-nilai sosial dan budaya serta pandangan seseorang. Candaan atau gurauan seksis justru dapat menjadi medium untuk memelihara pandangan-pandangan dan budaya yang diskriminatif terhadap perempuan,” jelasnya.
Sebelumnya, dalam kunjungannya ke Bekasi, Dedi Mulyadi diketahui menyampaikan gurauan kepada sejumlah ibu-ibu penerima bantuan yang dinilai merendahkan perempuan. Aksi tersebut menuai kecaman dari berbagai kalangan, termasuk aktivis perempuan yang menuntut permintaan maaf secara terbuka dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.