"Punya Data Nasional dipadukan seluruh kementerian harusnya, untung katanya ke beberapa kementerian belum gabung. Masih untung orang Indonesia. Yang paling patuh imigrasi saya dengar itu yang paling nggak selamat," sambungnya.

Meutya dengan tegas menyatakan bahwa masalah serangan siber tidak terjadi karena masalah tata kelola, melainkan karena kurangnya pengetahuan atau kebodohan.

"Intinya jangan bilang lagi tata kelola Pak, karena ini bukan masalah tata kelola, ini masalah kebodohan, punya data nasional tidak ada satu pun backup," tuturnya.

Baca Juga: Ahli Curiga Gangguan Server PDN Imigrasi Terkena Ransomware, Apa Itu?

Selain itu, Anggota Komisi I DPR Mayjen Purn TB Hasanuddin mengkritik Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) atas ketidaksigapan mereka yang menyebabkan terjadinya peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDN).

Menurut Hasanuddin, hal ini dianggap sebagai kelalaian yang merugikan nasional, karena peretasan dan kebocoran data sering terjadi selama bertahun-tahun. 

"Ini sebetulnya kecelakaan atau kebodohan nasional. Karena apa, prihatin. Kita sudah hampir lima tahun ya, bekerja sama, mitra dengan terutama BSSN, dan BSSN, selalu melaporkan ada serangan," kata Hasan.