AHY Gelar Rakor Bahas Kebijakan Infrastruktur, Termasuk Penertiban ODOL

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memimpin rapat koordinasi (rakor) di kantornya, Rabu, 13 Agustus 2025, dengan menghadirkan sejumlah pejabat kementerian teknis. Pertemuan tersebut membahas berbagai kebijakan infrastruktur, termasuk penerapan program Zero Over Dimension Over Loading (ODOL).

Dalam pembukaannya, AHY menegaskan bahwa pihaknya telah memulai sosialisasi program Zero ODOL dan melakukan perhitungan mendetail terkait dampak serta risiko penerapannya.

“Jika kita membiarkan ODOL, yang jelas korban berjatuhan, banyak yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Bukan hanya pengemudi truk ODOL tapi juga masyarakat yang tidak berdosa. Kerusakan jalan, puluhan triliun harus dikeluarkan setiap tahunnya untuk memperbaiki jalan-jalan yang hancur dan rusak akibat kendaraan kelebihan muatan,” ujar AHY.

Ia menambahkan, perhitungan pemerintah menunjukkan bahwa penertiban ODOL tidak menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan.

"Nah kita hitung, dan ternyata ada hasil yang baik. Nanti bisa dijelaskan pak Menhub. Yang jelas kami sudah mendapatkan sejumlah data bahwa ternyata tidak terlalu berpengaruh secara signifikan," kata AHY.

Baca Juga: AHY soal Bangun Giant Sea Wall: Kita Fokus di Jakarta dan Semarang

Program Zero ODOL sendiri merupakan kebijakan nasional untuk menghapus praktik pengangkutan logistik dengan muatan berlebih atau dimensi kendaraan yang tidak sesuai standar. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas, melindungi infrastruktur jalan, dan menciptakan persaingan usaha angkutan barang yang lebih adil.

Selain isu ODOL, rakor tersebut juga membahas sejumlah program strategis lainnya, seperti pengembangan bandara internasional, proyek Giant Sea Wall, program Perumahan Rakyat, program 5T Kementerian Transmigrasi, dan program Sekolah Rakyat.

Rapat dihadiri oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, serta pejabat terkait lainnya.

(Sumber: Antara)