Puan Singgung Bendera One Piece di Sidang Bersama: Itu Kritik Kreatif!

Ntvnews.id, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung soal berkibarnya bendera One Piece. Ini disampaikannya dalam pidatonya di Sidang Bersama DPR-DPD Tahun 2025 hari ini di Gedung DPR, Jumat, 15 Agustus 2025.

Menurut Puan, berkibarnya bendera One Piece merupakan bentuk kritik masyarakat yang disampaikan secara kreatif.

Mulanya, Puan menyinggung soal sistem demokrasi yang dianut Indonesia, di mana terdapat kebebasan dalam menyampaikan pendapat.

"Dalam demokrasi, rakyat harus memiliki ruang yang luas untuk berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat, dan menyampaikan kritik," ujar Puan.

Kritik itu, kata dia saat ini disampaikan melalui berbagai cara. Cara-cara kreatif dan kekinian pun digunakan masyarakat.

"Kini, kritik rakyat hadir dalam berbagai bentuk yang kreatif dan memanfaatkan kemajuan teknologi, khususnya media sosial, sebagai corong suara publik," tuturnya.

Salah satu kritik yang disampaikan masyarakat kepada pemerintah, ialah beredarnya tanda pagar (tagar) #kaburajadulu. Termasuk juga maraknya bendera One Piece yang berkibar di kendaraan-kendaraan, termasuk dijadikan foto profil akun media sosial.

"Ungkapan tersebut dapat berupa kalimat singkat seperti 'kabur aja dulu', sindiran tajam 'Indonesia Gelap', lelucon politik 'negara Konoha', hingga simbol-simbol baru seperti 'bendera One Piece', dan banyak lagi yang menyebar luas di ruang digital," tuturnya.

"Fenomena ini menunjukkan bahwa aspirasi dan keresahan rakyat kini disampaikan dengan bahasa zaman mereka sendiri," imbuh Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP).

Puan lantas meminta pemerintah mendengar kritik rakyat tersebut. Bukan cuma suara masyarakat yang pro dengan pemerintah saja. Ia meminta pemerintah bijak menyikapi kritik publik.

"Bagi para pemegang kekuasaan, semua suara rakyat yang kita dengar bukanlah sekadar kata atau gambar. Di balik setiap kata ada pesan," tuturnya.

"Di balik setiap pesan ada keresahan. Dan di balik keresahan itu ada harapan. Karena itu, yang dituntut dari kita semua adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan untuk tidak hanya mendengar, tetapi juga memahami," sambung Puan.

Kritik rakyat, kata Puan jangan dianggap sebagai upaya perlawanan. Apalagi dituding sebagai aksi memecah-belah. Pemegang kekuasaan diminta berpikir jernih.

"Kebijaksanaan untuk tidak hanya menanggapi, tetapi merespons dengan hati yang jernih dan pikiran yang terbuka. Kita semua berharap—apa pun bentuk dan isi kritik yang disampaikan rakyat—tidak boleh menjadi bara yang membakar persaudaraan," tutur Puan.

"Kritik tidak boleh menjadi api yang memecah belah bangsa. Sebaliknya, kritik harus menjadi cahaya yang menerangi jalan kita bersama. Kritik dapat keras dalam substansi dan menentang keras kebijakan akan tetapi kritik bukan alat untuk memicu kekerasan, kebencian, menghancurkan etika dan moral masyarakat, apalagi menghancurkan kemanusiaan," lanjutnya.